ASPRA - Sulut

Polres Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi 12 Milyar Pemkab Bolmong

ASPRA-Bolmong, 

Adanya dugaan penyimpangan penggunaan uang negara sebesar Rp. 12 miliar di lingkup 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun anggaran 2012 – 2013 yang dicairkan secara manual oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) tanpa adanya koordinasi persetujuan anggota DPRD Bolmong, dan tidak melalui pembahasan APBD – P, 2013 lalu, yang saat ini telah ditangani pihak Tipikor Polres Bolmong,

Oleh karena itu, Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) meminta, agar pihak Polres Bolmong segera mengungkapkan tabir dugaan tersebut, sehingga konsekuensi tanggungjawab dari indikasi penyimpangan keuangan negara yang dikelola Pemkab Bolmong bisa lebih transparan untuk diketahui masyarakat.

Permintaan ini disampaikan oleh Ketua LAKI Bolmong, Firdaus Mokodompit melalui Irawan Damopolii, SH  yang menjabat Koordinator Bidang (Korbid) Hukum dan HAM, Kamis, 07/08/14 di kantor Sekertariat LAKI, Desa Poigar kepada awak RepublikNews.com. (Fent/Wdy)

TIFF Harus Jadi Calendar of Event Pariwisata Nasional

Kendaraan hias dari perwakilan Amerika Serikat

ASPRA-Tomohon,

Gubernur Sulawesi Utara, DR Sinyo Harry Sarundajang menegaskan, Tomohon Internasional Flower Festival (TIFF), harus jadi Calender of Event pariwisata Nasional.

Demikian disampaikan ketika Gubenur Sulut memberikan sambutan pada acara Tournament of Flower dalam rangka Tomohon Internasional Flower Festival 2014 di Kompleks Pertokoan Pusat Kota Tomohon, Jumat (08/08/2014).

Gubernur yang didampingi Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga dan Kepala BIN Daerah Sulawesi Utara, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kota Tomohon yang telah mampu menggelar ivent pariwisata yang berskala internasional dengan berbasiskan keunggulan lokal, yaitu bunga yang pada gilirannya diharapkan mampu menggairahkan dan memajukan dunia pariwisata Sulawesi Utara, selain itu hal itu diharapkan akan mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat daerah.

Gubernur menegaskan, diperlukan keberanian dan komitmen yang tinggi dari semua stakeholder untuk merubah cara pandang yang melihat bunga hanya sebagai hobby ataupun hiasan. Namun lebih dari itu, bunga merupakan sumber devisa yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat, dan Pemerintah Provinsi berkomitmen dan memberikan dukungan terhadap pengembangan industri florikultura di Kota Tomohon, kàrena dianggap mampu memberi makna dan warna tersendiri bagi pengembangan dan kemajuan pariwisata di Sulawesi Utara sehingga dapat lebih dikenal di dunia mancanegara.

Pelaksanaan parade Kendaraan Hias ini diikuti oleh 38 peserta yang terdiri dari perwakilan negara sahabat, seperti Amerika Serikat dan Rusia, Kabupaten/Kota di luar Sulut dan di Sulut, BUMD dan BUMN, perbankan dan lain-lain.

Dari parade yang ditampilkan menunjukkan ikon masing-masing peserta yang dihias dengan menggunakan produk bunga Kota Tomohon seperti Kerkely, Aster, Marygold dan lain-lain. (Fent/so).

Terkait Dugaan Ijasah Palsu Bupati Bolmong,

LAKRI Minta Mabes Polri Tegas

 

ASPRA-Bolmong, 
Belum adanya kepastian hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu milik Salihi B. Mokodongan yang merupakan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Sulawesi Utara, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) meminta Kepolisian RI untuk memberikan ketegasan tentang kepastian hukum.

Melalui Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional LAKRI, Orwin Tulalo, mengatakan pihaknya akan meminta ketegasan, di Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Mabes Polri. “Saat ini kami sudah membawa kasus tersebut ke Mabes Polri, untuk diproses,” kata Orwin.

“Saya prihatin dengan kasus ini. Sebab, sudah 3 tahun masyarakat menantikan perkembangannya. Apalagi pemilik ijasah aspal itu adalah kepala daerah. Dan siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan ijasah palsu ini, harus bertanggung jawab. Dan menerima konsekuensi yang berlaku”. ujar Orwin.

Lanjut  Orwin, “Apabila kasus dugaan ijasah palsu ini, sudah memiliki ketetapan hukum, dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, maka kami melalui Dewan Pimpinan Nasional, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, akan meminta peninjauan kembali terkait kasus ini. Biar terang benderang kebenaran yang sesungguhnya,” tutup Wakil Ketua Umum LAKRI, Orwin Tulalo.

Sekedar diketahui, bahwa dugaan kasus pemalsuan ijasah palsu pernah diperkarakan pada tahun 2012 silam, dengan berbagai kejanggalan yang dilaporkan. Seperti meterai, yang ditempelkan pada surat keterangan seharusnya menggunakan meterai tempel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, pada tahun 2005 sesuai dengan fakta surat keterangan yang ada, justru menggunakan meterai tempel 6000, yang diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Juli 2009, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 55/PMK.03/2009 tentang bentuk ukuran, warna, benda meterai.

Berdasarkan Permenkeu ini, kemudian ditindak lanjuti dengan pengumuman Dirjen Pajak pada 9 Juli 2009. Serta kejanggalan yang lain, seperti ijasah ketamatan Sekolah Dasar Motabang tahun 1968. Sementara, berdasarkan profil sekolah, SD Motabang, baru berdiri pada tahun 1963 dan beroperasi tahun 1964. Itu menandakan berarti SBM, hanya sampai pada kelas 4 SD. (Wandy.R)

 

Wabub Bolmong Selatan Bakal Nahkodai Daerah Panipi Raya – Gorontalo

 ASPRA-Bolmong,

Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel–Sulut) Drs. Samsul Bahri Badu, rencananya bakal diangkat menjadi Pjs. Bupati dicalon Kabupaten Panipi Raya, Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan Bupati Hi. Herson Mayulu. S.IP, di sela–sela kata sambutannya saat pimpin apel perdana Pegawai Negeri Sipil (PNS), Senin (04/08/14) minggu lalu di halaman Kantor Bupati, Panango.

Hal ini diungkapkan Herson Mayulu sesuai permintaan presidium pemekaran Panipi Raya, maka Drs. Samsul Bahri Badu diusulkan untuk menjadi Bupati bakal calon daerah tersebut. Hal berdasakan penilaian masyarakat dan presidium pemekaran, bahwa Wabub Bolsel paling layak memimpin dan menjadi Bupati di daerah Panipi Raya, yang merupakan calon daerah baru pemekaran dari Gorontalo Utara, ”Kita do’akan saja agar terlaksana, menjadi suatu kebanggaan kami dari Bolsel kalau pak Wabub bisa menjadi Bupati di daerah lain dan mudah–mudahan bisa tercapai,“ujar Mayulu.

Menanggapi hal tersebut Wabub Badu mengiyakan akan hal tersebut, namun masih menunggu tahapan pemekaran. “Iya memang ada permintaan dari masyarakat dan presidium akan tetapi belum pasti kapan, harus diapresiasi permintaan masyarakat sangat antusias karena faktor kedekatan emosional keluarga di sana dan kedekatan presidium, selama itu permintaan masyarakat di sana Insya Allah akan saya penuhi jika hal ini terwujud,”kata Badu.

Wabub juga menambahkan, jika masyarakat di sana menginginkan, maka dirinya akan bertarung untuk Pilkada Bupati ketika selesai menjabat Pjs nanti,” tandasnya (Fent/Wandy)

Masyarakat Diminta Awasi Proyek Puluhan Miliar

ASPRA-Bolmong Timur,

Proyek pengaspalan lanjutan Hotmix Jalan Mooat - Atoga yang dimenangkan oleh PT. Lengkoan Cipta Sarana dengan bandrol anggaran Rp 2,6 milyar saat ini dalam tarap pngerjaan, diharapkan kualitasnya bisa sesuai dengan harapan.

Pasalnya, pekerjaan hotmix Moat–Atoga sejak tahun 2012 dan 2013 yang dikerjakan oleh 2 perusahaan raksasa yakni PT. Dinasti dan PT Leilem Jaya bermasalah, padahal 2 perusahaan besar tersebut terlihat cukup menjanjikan, mengingat nama perusahaannya yang sudah cukup dikenal di Sulawesi Utara, namun kenyataanya jauh berbeda dan tidak sesuai harapan.

Padahal pada tahun 2012 anggaran yang diplot untuk pekerjaan pengaspalan jalan Mooat – Atoga cukup besar, bahkan menelan biaya hingga puluhan milyar rupiah. Akan tetapi proyek yang dikerjakan oleh PT. Dinasti kualitasnya terbilang buruk dan tidak selesai tepat waktu.

Hal ini terbukti dari pantauan masyarakat yang mengkritisi, bahwa pengaspalan belum genap satu tahun sudah mengalami kerusakan yang cukup signifikan, begitu pula di tahun tahun 2013 yang dilanjutkan oleh PT. Leilem Jaya dengan bandrol anggaran Rp. 10 milyar, namun pekerjaan tersebut juga belum maksimal dan juga tidak selesai tepat waktu, hanya berhasil dikerjakan sekitar 75 persen volume pekerjaan.

Salah satu tokoh LSM Refly Manopo mengatakan, bahwa masyarakat harus turut mengawasi pekerjaan tersebut, agar kualitas pekerjaan bisa sesuai dengan harapan. Proyek ini harus kita awasi bersama, karena suda 2 tahun berturut–turut pekerjaan jalan Mooat – Atoga selalu bermasalah. Oleh karena itu, tahun ini kita harus sama–sama mengawasi pekerjaan ini, jangan sampai dikerjakan asal jadi oleh pihak kontraktor yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Boltim sendiri ataupun pengguna jalan lainnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bolmong Timur, Minderd Mawu mengaku, pihaknya akan mengawasi dengan ketat pelaksanaan proyek tersebut. ”Kita akan tegas kepada pihak ketiga, jika ada potensi pekerjaan yang tidak selesai akan kami ambil alih, hal ini harus dilakukan untuk menghindari proyek yang tidak tuntas nantinya,” terangnya. (Wandy)