Hacker Korea Manipulasi Hasil Suara ?
Jakarta-ASPRA,
Kubu Prabowo-Hatta menuding ada keterlibatan 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang memanipulasi sekitar 4 juta suara para golongan putih atau golput. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mundurnya Prabowo Subianto dari Pilpres 2014.
Kubu Prabowo-Hatta menuding ada keterlibatan 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang memanipulasi sekitar 4 juta suara para golongan putih atau golput. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan mundurnya Prabowo Subianto dari Pilpres 2014.
Namun banyak yang menyangsikan tuduhan tersebut. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai, dengan proses perhitungan KPU yang terbuka, dinilai kecil kemungkinan adanya penggelembungan suara dengan bantuan para peretas.
Apalagi, lanjut dia, perhitungan KPU dilakukan berdasarkan hasil suara di form C1 yang kemudian di-scan dan diunggah, sehingga dapat dicocokkan dengan hasil rekapitulasi suara.
“Saya kira soal tuduhan itu harus dibuktikan,” ujar Titi kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (23/7/2014).
“Saya kira soal tuduhan itu harus dibuktikan,” ujar Titi kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (23/7/2014).
“Sistem KPU sangat terbuka, kalau pasangan calon (Prabowo) punya salinan C1 bisa dibandingkan hasil scan (KPU) dengan C1 yang dimiliki para saksi,” imbuh dia.
Titi pun meminta kubu Prabowo-Hatta untuk membuktikan tuduhannya. Dia khawatir, isu ini bisa memprovokasi dan memicu kerusuhan di masyarakat.
“Saya tidak percaya. Dia yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau saya melihat, dengan keterbukaan KPU, nyaris tidak ada (kemungkinan penggelembungan suara). Apalagi kedua pihak (Jokowi dan Prabowo) juga ikut mengawasi,” papar dia.
Menurut Titi, kubu Prabowo sebaiknya membawa dugaan kecurangan hasil Pilpres ini untuk diselesaikan di meja hukum.
“Bisa memicu konflik horisontal di bawah. Ketimbang terus menyebarkan isu provokatif, lebih baik menempuh upaya hukum yang pasti. Kalau terus diprovokasi, bukan tak mungkin akan terjadi kerusuhan,” pungkas Titi.
Sebelumnya, Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yosfiah mengungkap alasan kenapa Prabowo Subianto menarik diri alias mundur dari proses Pilpres 2014. Salah satunya karena ada penggelembungan suara.
Sebelumnya, Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yosfiah mengungkap alasan kenapa Prabowo Subianto menarik diri alias mundur dari proses Pilpres 2014. Salah satunya karena ada penggelembungan suara.
“Ada 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang memanipulasi sekitar 4 juta suara,” kata Yunus di Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.
Para hacker itu, jelas Yunus, memanipulasi penggelembungan suara dari pemilih golongan putih atau golput di beberapa kecamatan di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.
Jenderal Yunus: Ada Hacker Korea
Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yosfiah mengungkap alasan kenapa Prabowo Subianto menarik diri alias mundur dari proses Pilpres 2014. Salah satunya karena ada penggelembungan suara.
Jenderal Yunus: Ada Hacker Korea
Ketua Tim Koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Kebenaran dan Keadilan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Yunus Yosfiah mengungkap alasan kenapa Prabowo Subianto menarik diri alias mundur dari proses Pilpres 2014. Salah satunya karena ada penggelembungan suara.
“Ada 37 hacker asal Korea dan Tiongkok yang memanipulasi sekitar 4 juta suara,” kata Yunus di Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.
Para hacker itu, jelas Yunus, memanipulasi penggelembungan suara dari pemilih golongan putih atau golput di beberapa kecamatan di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Utara.
Menurut Yunus, kasus itu kini dalam penanganan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu,” ujar Yunus.
Hal itulah, tegas Yunus, yang menjadi pertimbangan Prabowo untuk menarik diri dalam tahapan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adanya bukti itu menunjukkan pelaksanaan Pilpres 2014 jauh dari harapan dengan demokratis dan jurdil.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menggunakan hak konstitusinya dalam pelaksanaan Pemilu Presiden 2014. Bahkan Prabowo menarik diri dari proses Pilpres.
“Kami menarik diri dari proses yang berlangsung,” ujar Prabowo Subianto di Rumah Polonia, Jakarta.
Prabowo menyatakan tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan. “Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara demokratis dan terhormat,” tegasnya.
Prabowo menyatakan tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermainkan dan diselewengkan. “Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara demokratis dan terhormat,” tegasnya.
Dia juga meminta seluruh rakyat yang memilih pasangan Prabowo-Hatta tetap tenang. “Yakinlah kami tidak akan biarkan dan hak demokrasi kita dicederai,” tukas Prabowo. (Red)
Terkuak Akun Triomacan2000 Dibredel Karena Pesanan
Jakarta-ASPRA,
MENGENAI alasan kedatangan Peter Greenberger Direktur Politik dan Strategi Global dari Manajemen Kantor Pusat Twitter ke Jakarta khusus menemui Jokowi 4 Juni 2014 silam ditanggapi serius oleh Raden Nuh, aktifis masalah sosial dan politk.
Raden menyebutkan, Jokowi telah kembali menipu rakyat mengenai maksud dan tujuannya mengundang Direktur Politik dan Stretegi Global Twitter itu.
"Jokowi ini tidak pernah tobat. Selalu saja menipu publik, rakyat Indonesia. Siapa pun mudah mencium kedatangan Peter Greenberger ke Jakarta untuk membantu kampanye Jokowi-JK di sosial media twitter", ujar Raden seperti dilansir Asatunews Sabtu, (21/6/14)
Raden Nuh yang juga pencipta akun dan mantan admin twitter fenomenal @Triomacan2000 dan situs berita asatunews itu menyebutkan kedatangan Direktur Politik Twitter ke Jakarta, terkait dengan permintaan Jokowi untuk melindungi dirinya dari pengungkapan fakta-fakta tentang Jokowi melalui lini masa twitter, seperti bukti-bukti korupsi Jokowi dan indikasi keterlibatan Jokowi dan ibunya Sudjiatmi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Disuspennya Triomacan2000 atas tuduhan akun anti yahudi, patut diduga adalah pesanan Jokowi" tuding mantan Direktur Utama BUMN PT Berdikari Insurance itu.
Narasumber kami mengungkap kini @Triomacan2000 yang berubah menjadi @Ronin1946 setelah dibredel, memang bukan baru cuma sebagai miror account saja. Menurut narasumber kami @triomacan2000 melakukan kontak via telpon ke Twitter, belakangan diketahui akibat laporan kubu Jokowi atas rekomendasi Hendropriono dan Arkansas Connection yang menekan agar akun @Triomacan2000 itu ditutup.
Akun Ronin1946 menghembuskan kabar bahwa Gubernur Jakarta Jokowi bakal ditetapkan menjadi tersangka yang sebenarnya hanya tinggal tunggu waktu saja.
Akun Ronin1946 adalah pengganti akun @Triomacan2000 yang dibredel. Setelah pihak @triomacan2000 melakukan kontak via telpon ke Twitter, belakangan diketahui akibat laporan kubu Jokowi atas rekomendasi Hendropriono dan Arkansas Connection yang menekan agar akun @Triomacan2000 itu ditutup.
Di sisi lain Jokowi terlalu reaktif pada kasus Obor Rakyat, namun ia jika tim sukses dan relawan melakukan kejahatan dan fitnah teramat dalam pada ormas dan ulama Islam.
Misalnya saja dengan maraknya materi banner yang bernada provokasi yang telah dilakukan pada facebook Wimar Witoelar, dimana lambang persyarikatan Muhammadiyah ditampilkan dengan mencantumkan keterangan "Gallery of Rogues.. Kebangkitan Bad Guys" (upload 15/6/2014). Atau status fasis ini dapat diartikan 'Galeri Bajingan.. Kebangkitan Orang Jahat' yang di share pada Facebook Wimar Witoelar seorang tokoh simpatisan Jokowi.
Muhammadiyah menutut Wimar Witoelar meminta maaf soal status di facebooknya, status fasis ini dapat diartikan 'Galeri Bajingan.. Kebangkitan Orang Jahat' yang di share pada Facebook Wimar Witoelar.
Menurut Iwan Setiawan, tindakan Wimar Witular selaku publik figur kiranya sangat disayangkan sekali. Tindakan Wimar, selain jelas menyakiti hati warga persyarikatan, juga akan dapat menjadikan bumerang bagi capres yang didukung wimar. Karena dalam posisi pribadi/individu warga Muhammadiyah, tentunya ada yang mendukung masing-masing capres dimaksud.
Coba bandingkan dengan skandal fasis Wimar Witoelar yang dimaafkan, tidak demikian sikap Pro Jokowi pada @Triomacan2000 dan Obor Rakyat, sepatutnya juga harus dimaafkan. Mmeskipun status Faceook dan ilustrasi Wimar 'singkat', tapi lebih ganas daripada yang dilakukan Obor Rakyat.
Tak hanya @Triomacan, Jokowi dan timnya juga menyerang Facebook Voa-Islam yang pada bulan Maret 2014 silam di delete Facebook karena mengungkap kebohongan Jokowi, akibatnya begundal relawan Jokowi melakukan 'Report As Spam'.
Menurut Kartika Djoemadi dalam diskusi 'Perang Social Media' di Warung Daun, Cikini, Sabtu (21/6/2014) ada beberapa komunitas relawan sosmed yang disebut Kartika ialah Jasmev, gerakcepat.com, kawanjokowi.com, dan bravo5. Informasi dari kalangan internal timses Jokowi-JK menyebutkan tim khusus sosial media pasangan Jokowi-JK bahkan dibentuk berlapis-lapis guna memaksimalkan pembentukan opini dan citra positif Jokowi-JK.
Ada beberapa komunitas relawan sosmed yang disebut Kartika ialah Jasmev,gerakcepat.com, kawanjokowi.com,dan bravo5.
"Ada juga tim turun tangan Mas Anies Baswedan. Karena relawan, jadi bergerak sporadis. Ini yang beda dari tim Prabowo-Hatta yang sangat terstruktur. Sporadis ini jadi keunikan," kata Kartika.
"Kami punya banyak tim sosial media. Ada yang dipimpin Mas Nanan (Prananda Prabowo, putra Megawati Ketum PDIP) yang khusus tangani segala sesuatu terkait aspek It (information technology), sampai tim khusus yang dikelola Mbak Dee Dee (Kartika Djoemadi). Pokoknya komplit deh Mas", ujar Anton salah seorang anggota tim sosial media Jokowi-JK.
Tugas akun itu untuk menipu rakyat.." rakyat tertipu habis dengan rekayasa pencitraan semu dan opini sesat yang dibangun media-media bayaran atau milik cukong penyandang dana Jokowi. Namun, sekarang semua itu sirna, rakyat makin tersadarkan siapa sebenarnya Jokowi Latar belakangnya dipertanyakan, kasus korupsinya banyak, kinerjanya amburadul", tegas raden.
Banyak kalangan menilai sepak terjang Kartika Djoemadi yang plintat plintut itu sebagai perannya yang dekat dengan Hendropriono, bisa jadi Kartika itu agen intelijen yang berpesan sebagai 'spin doctor', sama dengan nama perusahaannya Spin Doctor Indonesia.
"Spin doctor bekerja untuk mengalihkan isu dan mengaburkan makna kebenaran, seribu halaman kebenaran kita ungkap itu akan menjadi hilang makna dan syubhat alias abu-abu karena dengan bantahan setengah halaman di koran Kompas atau majalah tempo. Padahal kebenaran tak bisa diganggu gugat karena pesanan cukong asing dan aseng semata " demikian ungkap Abu Ammar salah satu pendiri voa-islam pada awak redaksi.
Seribu halaman kebenaran kita ungkap itu akan menjadi hilang makna dan syubhat alias abu-abu karena dengan bantahan setengah halaman di koran Kompas atau majalah tempo. Padahal kebenaran tak bisa diganggu gugat
Tak siap pada kebebasan pers, pilihan mereka pada demokrasi memasung dan memberi contoh bahwa jalan demokrasi mereka sungguh tak demokratis.(Red)
Jakarta-ASPRA,
LEGITIMASI presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014 cukup rendah di masyarakat. Terkait tingginya angka golput atau pemilih yang tidak memberikan hak suara pada 9 Juli lalu.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow memperkirakan, angka golput dalam Pilpres 2014 hampir mencapai 30 persen atau 56.716.833 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) resmi sebanyak 190.291.110.
"Secara hukum tidak ada pengaruhnya tetap sah hasil pemilu, prosentase pemenang suara sah hasil penghitungan. Secara moral partisipasi lebih banyak memberikan legitimasi moral lebih tinggi karena dipilih mayoritas masyarakat Indonesia," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/7).
Menurut Jeirry, banyaknya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pilpres kali ini disebabkan pengolahan data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum kurang valid. Bahkan, sebelum digelar pemungutan suara 9 Juli lalu potensi golput mencapai lebih dari 20 persen.
"Saya kira problem partisipasi kita yang tidak terselesaikan dari kualitas data pemilih. Pemilihan belum datang sudah ada 22 persen potensi tidak memilih," katanya.
Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya warga yang menggunakan hak suara lewat jalur Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
"Banyak warga yang belum terdata di pileg dan pilpres karena banyak pemilih tambahan, ini orang-orang yang tidak masuk DPT. Ada DPT tambahan dan menggunakan KTP, ada penambahan seperti itu ada orang yang berpartisipasi tetapi tidak sah," terang Jeirry.
Karena itu, dia menganggap wajar jika kubu pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyebut hal itu sebagai kesalahan KPU. Namun, Jeirry mengingatkan, kubu Prabowo-Hatta dapat memperkuat tudingannya dengan menyertakan laporan disertai cukup bukti.
"Nah, itu dia harus dibuktikan, publik tidak diberikan bukti. Ini yang harus dijelaskan oleh KPU. Mungkin menurut saya ini bukan kecurangan tetapi ini aneh. Maka ada asumsi ada kecurangan," jelasnya.
Diketahui, angka golput pada Pilpres 2014 lebih besar dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 27,7 persen, bahkan lebih buruk dari Pilpres 2004 yang hanya 24 persen.
Data KPU menyebut, total pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dan masuk dalam DPT pada Pilpres 2014 sebanyak 190.307.134. Namun, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 134.953.967.
Hasil rekapitulasi suara KPU menetapkan pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh sebanyak 62.576.444 suara atau 46,85 persen dari suara sah nasional. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 atau 53,15 persen. Terdapat selisih sebanyak 8.421.389 suara dengan jumlah suara sah 133.574.277 dan suara tidak sah 1.379.690.
Akan Gugat Hasil Pilpres ke MKTim Prabowo-Hatta akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Rencananya, tim hukum pasangan calon nomor 1 akan mendaftarkan gugatan ke MK pada hari Jumat (25/7).
"Mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK, dikasih waktu 3x24 jam. Karena itu kami canangkan setidak-tidaknya hari Jumat ke MK," kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, M. Mahendradatta, kepada wartawan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (23/7)
Pendaftaran gugatan ke MK sebenarnya sudah bisa dimulai hari ini. Tapi, kata Mahendradatta, tim masih mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan yang terjadi dalam Pilpres, salah satunya penggelembungan suara. Tak hanya itu, tim juga akan mempertanyakan kelanjutan rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan KPU.
"Karena Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 lebih TPS untuk lakukan pemungutan suara ulang. Itu perlu ditindaklanjuti," pungkas Mahendratta
Ditegaskannya, langkah hukum ke MK ini bukan karena Prabowo-Hatta mengharapkan menang Pilpres. Tim Prabowo-Hatta hanya menginginkan proses pemilihan umum presiden yang transparan, jujur dan adil.
"Yang paling penting sekarang adalah kita mengacu pada proses. Seandainya kalah, itu kalah dengan proses yang baik," jelas Mahendratta.
APP Minta Gelar Pemilu UlangMassa Aliansi Penyelamat Pemilu (APP) mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka tak terima dengan penetapan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pasalnya penetapan itu dinilai penuh kecurangan yang sistematis.
"KPU tidak meletakkan pemilu secara tepat dan adil. Buat apa lembaga ini kita bentuk kalau hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," ungkap Koordinator APP, Andre Rosiade kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, (23/7).
Andre yang juga anggota Timkamnas Prabowo-Hatta ini mengatakan Pilpres sudah dicemari dengan pelanggaran-pelanggaran yang masif dan sistemis. Terbukti sudah banyak diterima oleh Bawaslu dan direkomendasikan ke KPU.
"Pilpres penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistemis. Sayang KPU tidak mau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu," tegas Andre.
Dalam tuntutannya, APP meminta KPU mendiskualifikasi pencapresan Joko Widodo karena tidak jujur dalam Laporan Harta Kekayaan Pennyelenggara Negara (LHKPN).
"Kami juga meminta KPU dan Bawaslu tidak takut intimidasi dan intervensi aparat hukum tertentu," lanjut Andre
Tuntutan lainnya adalah meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa KPU karena tidak netral dan meminta KPU melaksanakan rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu.
APP juga menyerukan kepada seluruh peserta pemilu, tim sukses, dan simpatisan untuk tidak memperkeruh suasana dengan berbagai manuver politik dan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa. (Red)
Jakarta-ASPRA,
CALON wakil presiden Jusuf Kalla memberikan sedikit gambaran soal komposisi kabinet jika mereka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres. Politisi yang akrab disapa JK itu pun menyebut kabinetnya akan diisi oleh orang-orang profesional dan mewakili beragam unsur.
“Intinya harus profesional, tidak berarti di kalangan partai tidak ada profesional,” kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7).
JK mencontohkan, pos kemen-terian ekonomi akan dijabat oleh orang orang profesional dan ahli dalam bidangnya.
“Tergantung bidangnya. Seperti Menkeu itu harus dari tenaga profe-sional, sama dengan BUMN dan ESDM,” kata politisi Partai Golongan Karya itu.
Selain itu, komposisi kabinet ke depan harus bersifat gotong-royong. Maksudnya harus mewakili aspek keterwakilan nasional, mulai dari Aceh hingga Papua.
“Itu mewakili daerah-daerah yang besar, kedua mewakili semua agama, terwakili sipil dan militer, laki laki dan perempuan, jadi harus dibuat matriksnya dulu,” terangnya.
Lalu, bagaimana dengan jumlahnya? “Jumlahnya terserah kita atur, berapa persen profesional, berapa persen profesional dari partai, karena dari partai pun ada profesionalnya,” imbuhnya.
Namun saat ini, JK mengatakan hal hal tersebut masih merupakan gambaran kecil kabinet ke depan, karena pihaknya masih fokus menanti pengumuman KPU pada 22 Juli.
“Mereka tahu semua kita semua fokus pada pemenangan pemilu. Setelah ini kan ada cukup waktu 3 bulan, jadi pastilah kita bicarakan mungkin bulan-bulan depan,” kata JK.
Arsitektur Kabinet
Sebanyak 34 kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, kinerjanya tidak efisien, over laping, dan tidak maksimal. Lembaga Admi-nistrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bersama Institut of Governance and Public Affairs (IGPA) Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) akan menyampaikan tiga rekomendasi arsitektur kabinet 2014-2019 kepada presiden terpilih.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel.
“Dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ada 34 kementerian. Namun kinerjanya tidak efisien, over laping, dan tidak maksimal. Untuk itu kami meng-ajukan tiga opsi arsitektur kabinet 2014-2019,” kata Tri Widodo Wahyu Utomo, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, LAN RI.
Menurut dia, ada tiga opsi arsitek-tur kabinet yang diajukan untuk peme-rintahan baru ke depan, yaitu ideal, moderat, dan realis (soft). Struktur kabinet dalam opsi ideal terdiri dari 20 kementerian dan 1 kantor kepresidenan. Sedangkan pada opsi moderat, struktur kabinet memiliki 24 kementrian dan 1 kantor kepresidenan.
Sementara dalam opsi realis, struktur kabinet nantinya akan memi-liki 24 kementerian, dua menteri koor-dinator, dan 1 kantor kepresidenan. “Kalau ada perampingan organisasi akan berimplikasi pada penghematan anggaran yang sangat signifikan. Misal-nya saja penghapusan 1 eselon di lem-baga pemerintah non kementerian bisa menghemat Rp 4.350.400.000,” katanya.
Inggris Ucapkan SelamatUcapan selamat terus mengalir kepada Jokowi dari negara sahabat. Kini ucapan datang dari Pemerintah Inggris kepada pasangan Jokowi JK.
“Saya ucapkan selamat atas kemenangan Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2014 menyusul pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum kemarin,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond dalam siaran pers Kedubes Inggris, Rabu (23/7).
“Saya juga ucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas kesuksesan sebuah perhelatan demokrasi yang telah dilaksanakan,” tambah Hammond.
Hammond menilai Indonesia adalah mitra penting bagi Inggris, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang juga mitra dekat di G20.
“Kami berbagi nilai-nilai yang sama, sebagai negara demokratis dan beragam. Indonesia dan Inggris adalah mitra dagang yang erat dan hal ini tercermin melalui semakin meningkatnya hubungan kedua negara. Kami bekerjasama mempromosikan perdagangan, keamanan, mengatasi perubahan iklim dan sektor lainnya, hal ini akan terus berlanjut,” tutup Hammond.
Harapan Pelaku Pasar ModalKomisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode 2014-2019. Terpilihnya Jokowi ini memberikan harapan baru bagi para investor di pasar keuangan.
“Berharap bisa memberikan iklim ekonomi yang kondusif, kepastian hukum dan politik, membangun infra-struktur, dan mempermudah regulasi,” kata Pelaku Pasar Lin Che Wei.
Dia mengatakan, para pelaku pasar mendorong Jokowi untuk bisa fokus terhadap kebijakan di sektor-sektor yang dinilai penting seperti pembangunan infrastruktur, energi, dan kebijakan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM) yang selama ini terus membebani anggaran negara.
“Entah menghapus atau menaikkan itu bagaimana kebijakannya,” katanya.
Dia menambahkan, kebijakan eko-nomi pemerintah nantinya diharapkan bisa pro terhadap industri keungan Indonesia baik pasar modal maupun perbankan sehingga akan bisa selaras dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas di pasar keuangan.
“Terkait kebijakan pemerintah juga yang pro terhadap pasar keuangan, nanti ini ranahnya lebih kepada BI dan OJK jadi bisa berbarengan,” kata dia. (Red)
Legitimasi Jokowi Rendah
Jakarta-ASPRA,
LEGITIMASI presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014 cukup rendah di masyarakat. Terkait tingginya angka golput atau pemilih yang tidak memberikan hak suara pada 9 Juli lalu.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow memperkirakan, angka golput dalam Pilpres 2014 hampir mencapai 30 persen atau 56.716.833 suara dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) resmi sebanyak 190.291.110.
"Secara hukum tidak ada pengaruhnya tetap sah hasil pemilu, prosentase pemenang suara sah hasil penghitungan. Secara moral partisipasi lebih banyak memberikan legitimasi moral lebih tinggi karena dipilih mayoritas masyarakat Indonesia," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/7).
Menurut Jeirry, banyaknya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam pilpres kali ini disebabkan pengolahan data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum kurang valid. Bahkan, sebelum digelar pemungutan suara 9 Juli lalu potensi golput mencapai lebih dari 20 persen.
"Saya kira problem partisipasi kita yang tidak terselesaikan dari kualitas data pemilih. Pemilihan belum datang sudah ada 22 persen potensi tidak memilih," katanya.
Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya warga yang menggunakan hak suara lewat jalur Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
"Banyak warga yang belum terdata di pileg dan pilpres karena banyak pemilih tambahan, ini orang-orang yang tidak masuk DPT. Ada DPT tambahan dan menggunakan KTP, ada penambahan seperti itu ada orang yang berpartisipasi tetapi tidak sah," terang Jeirry.
Karena itu, dia menganggap wajar jika kubu pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menyebut hal itu sebagai kesalahan KPU. Namun, Jeirry mengingatkan, kubu Prabowo-Hatta dapat memperkuat tudingannya dengan menyertakan laporan disertai cukup bukti.
"Nah, itu dia harus dibuktikan, publik tidak diberikan bukti. Ini yang harus dijelaskan oleh KPU. Mungkin menurut saya ini bukan kecurangan tetapi ini aneh. Maka ada asumsi ada kecurangan," jelasnya.
Diketahui, angka golput pada Pilpres 2014 lebih besar dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 27,7 persen, bahkan lebih buruk dari Pilpres 2004 yang hanya 24 persen.
Data KPU menyebut, total pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya dan masuk dalam DPT pada Pilpres 2014 sebanyak 190.307.134. Namun, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 134.953.967.
Hasil rekapitulasi suara KPU menetapkan pasangan capres nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh sebanyak 62.576.444 suara atau 46,85 persen dari suara sah nasional. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 atau 53,15 persen. Terdapat selisih sebanyak 8.421.389 suara dengan jumlah suara sah 133.574.277 dan suara tidak sah 1.379.690.
Akan Gugat Hasil Pilpres ke MKTim Prabowo-Hatta akan menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Rencananya, tim hukum pasangan calon nomor 1 akan mendaftarkan gugatan ke MK pada hari Jumat (25/7).
"Mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK, dikasih waktu 3x24 jam. Karena itu kami canangkan setidak-tidaknya hari Jumat ke MK," kata Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, M. Mahendradatta, kepada wartawan di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (23/7)
Pendaftaran gugatan ke MK sebenarnya sudah bisa dimulai hari ini. Tapi, kata Mahendradatta, tim masih mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan yang terjadi dalam Pilpres, salah satunya penggelembungan suara. Tak hanya itu, tim juga akan mempertanyakan kelanjutan rekomendasi Bawaslu yang tidak dijalankan KPU.
"Karena Bawaslu telah merekomendasikan sebanyak 5.000 lebih TPS untuk lakukan pemungutan suara ulang. Itu perlu ditindaklanjuti," pungkas Mahendratta
Ditegaskannya, langkah hukum ke MK ini bukan karena Prabowo-Hatta mengharapkan menang Pilpres. Tim Prabowo-Hatta hanya menginginkan proses pemilihan umum presiden yang transparan, jujur dan adil.
"Yang paling penting sekarang adalah kita mengacu pada proses. Seandainya kalah, itu kalah dengan proses yang baik," jelas Mahendratta.
APP Minta Gelar Pemilu UlangMassa Aliansi Penyelamat Pemilu (APP) mendatangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka tak terima dengan penetapan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pasalnya penetapan itu dinilai penuh kecurangan yang sistematis.
"KPU tidak meletakkan pemilu secara tepat dan adil. Buat apa lembaga ini kita bentuk kalau hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," ungkap Koordinator APP, Andre Rosiade kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, (23/7).
Andre yang juga anggota Timkamnas Prabowo-Hatta ini mengatakan Pilpres sudah dicemari dengan pelanggaran-pelanggaran yang masif dan sistemis. Terbukti sudah banyak diterima oleh Bawaslu dan direkomendasikan ke KPU.
"Pilpres penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara sistemis. Sayang KPU tidak mau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu," tegas Andre.
Dalam tuntutannya, APP meminta KPU mendiskualifikasi pencapresan Joko Widodo karena tidak jujur dalam Laporan Harta Kekayaan Pennyelenggara Negara (LHKPN).
"Kami juga meminta KPU dan Bawaslu tidak takut intimidasi dan intervensi aparat hukum tertentu," lanjut Andre
Tuntutan lainnya adalah meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa KPU karena tidak netral dan meminta KPU melaksanakan rekomendasi yang diterbitkan Bawaslu.
APP juga menyerukan kepada seluruh peserta pemilu, tim sukses, dan simpatisan untuk tidak memperkeruh suasana dengan berbagai manuver politik dan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa. (Red)
Akan Bentuk Kabinet Keterwakilan
CALON wakil presiden Jusuf Kalla memberikan sedikit gambaran soal komposisi kabinet jika mereka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres. Politisi yang akrab disapa JK itu pun menyebut kabinetnya akan diisi oleh orang-orang profesional dan mewakili beragam unsur.
“Intinya harus profesional, tidak berarti di kalangan partai tidak ada profesional,” kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7).
JK mencontohkan, pos kemen-terian ekonomi akan dijabat oleh orang orang profesional dan ahli dalam bidangnya.
“Tergantung bidangnya. Seperti Menkeu itu harus dari tenaga profe-sional, sama dengan BUMN dan ESDM,” kata politisi Partai Golongan Karya itu.
Selain itu, komposisi kabinet ke depan harus bersifat gotong-royong. Maksudnya harus mewakili aspek keterwakilan nasional, mulai dari Aceh hingga Papua.
“Itu mewakili daerah-daerah yang besar, kedua mewakili semua agama, terwakili sipil dan militer, laki laki dan perempuan, jadi harus dibuat matriksnya dulu,” terangnya.
Lalu, bagaimana dengan jumlahnya? “Jumlahnya terserah kita atur, berapa persen profesional, berapa persen profesional dari partai, karena dari partai pun ada profesionalnya,” imbuhnya.
Namun saat ini, JK mengatakan hal hal tersebut masih merupakan gambaran kecil kabinet ke depan, karena pihaknya masih fokus menanti pengumuman KPU pada 22 Juli.
“Mereka tahu semua kita semua fokus pada pemenangan pemilu. Setelah ini kan ada cukup waktu 3 bulan, jadi pastilah kita bicarakan mungkin bulan-bulan depan,” kata JK.
Arsitektur Kabinet
Sebanyak 34 kementerian dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, kinerjanya tidak efisien, over laping, dan tidak maksimal. Lembaga Admi-nistrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) bersama Institut of Governance and Public Affairs (IGPA) Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada (UGM) akan menyampaikan tiga rekomendasi arsitektur kabinet 2014-2019 kepada presiden terpilih.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta akuntabel.
“Dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ada 34 kementerian. Namun kinerjanya tidak efisien, over laping, dan tidak maksimal. Untuk itu kami meng-ajukan tiga opsi arsitektur kabinet 2014-2019,” kata Tri Widodo Wahyu Utomo, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, LAN RI.
Menurut dia, ada tiga opsi arsitek-tur kabinet yang diajukan untuk peme-rintahan baru ke depan, yaitu ideal, moderat, dan realis (soft). Struktur kabinet dalam opsi ideal terdiri dari 20 kementerian dan 1 kantor kepresidenan. Sedangkan pada opsi moderat, struktur kabinet memiliki 24 kementrian dan 1 kantor kepresidenan.
Sementara dalam opsi realis, struktur kabinet nantinya akan memi-liki 24 kementerian, dua menteri koor-dinator, dan 1 kantor kepresidenan. “Kalau ada perampingan organisasi akan berimplikasi pada penghematan anggaran yang sangat signifikan. Misal-nya saja penghapusan 1 eselon di lem-baga pemerintah non kementerian bisa menghemat Rp 4.350.400.000,” katanya.
Inggris Ucapkan SelamatUcapan selamat terus mengalir kepada Jokowi dari negara sahabat. Kini ucapan datang dari Pemerintah Inggris kepada pasangan Jokowi JK.
“Saya ucapkan selamat atas kemenangan Joko Widodo dalam Pemilu Presiden 2014 menyusul pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum kemarin,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond dalam siaran pers Kedubes Inggris, Rabu (23/7).
“Saya juga ucapkan selamat kepada rakyat Indonesia atas kesuksesan sebuah perhelatan demokrasi yang telah dilaksanakan,” tambah Hammond.
Hammond menilai Indonesia adalah mitra penting bagi Inggris, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang juga mitra dekat di G20.
“Kami berbagi nilai-nilai yang sama, sebagai negara demokratis dan beragam. Indonesia dan Inggris adalah mitra dagang yang erat dan hal ini tercermin melalui semakin meningkatnya hubungan kedua negara. Kami bekerjasama mempromosikan perdagangan, keamanan, mengatasi perubahan iklim dan sektor lainnya, hal ini akan terus berlanjut,” tutup Hammond.
Harapan Pelaku Pasar ModalKomisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode 2014-2019. Terpilihnya Jokowi ini memberikan harapan baru bagi para investor di pasar keuangan.
“Berharap bisa memberikan iklim ekonomi yang kondusif, kepastian hukum dan politik, membangun infra-struktur, dan mempermudah regulasi,” kata Pelaku Pasar Lin Che Wei.
Dia mengatakan, para pelaku pasar mendorong Jokowi untuk bisa fokus terhadap kebijakan di sektor-sektor yang dinilai penting seperti pembangunan infrastruktur, energi, dan kebijakan subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM) yang selama ini terus membebani anggaran negara.
“Entah menghapus atau menaikkan itu bagaimana kebijakannya,” katanya.
Dia menambahkan, kebijakan eko-nomi pemerintah nantinya diharapkan bisa pro terhadap industri keungan Indonesia baik pasar modal maupun perbankan sehingga akan bisa selaras dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas di pasar keuangan.
“Terkait kebijakan pemerintah juga yang pro terhadap pasar keuangan, nanti ini ranahnya lebih kepada BI dan OJK jadi bisa berbarengan,” kata dia. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar