Jakarta-ASPRA,
KETUA Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),Sutiyoso mengaku
perihatin dengan kondisi parlemen Indonesia saat ini. Terlebih dengan adanya
DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Menurut
Sutiyono, DPR tandingan yang dibentuk koalisi pendukung Presiden Joko Widodo
(Jokowi) merupakann wujud ketidakpuasan dan akan menghambat kerja DPR.
"Seharusnya ini tidak perlu terjadi, kita yang selama ini menganut paham Pancasila seperti enggak ada lagi, namanya musyawarah mufakat harusnya menyelesaikan permasalahan tapi tidak ada lagi," ujarnya, Minggu (1/11/2014).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan, semestinya DPR berperan aktif melaksanakan kontrol dari eksekutif, tapi dengan adanya mosi ketidakpuasaan dan membuat DPR tandingan malah membuat fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif melemah.
"Jadi DPR tandingan tidak perlu. Kalau seperti ini seperti bangsa apa? Karena telah meninggalkan jadi diri kita," tegasnya pria yang turut mendukung Jokowi sebagai Presiden ini.
Bang Yos, sapaan akrabnya justru melihat KIH tidak mengerti pada Undang-Undang (UU) dengan membuat DPR tandingan, karena padahal pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih (KM) telah disahkan oleh Mahkamah Agung (MA).
"Mungkin Koalisi Indonesia Hebat sudah tidak paham lagi terhadap udang-undang," tambahnya.
Dia berharap para petinggi KIH dan KMP bisa duduk bersama dan mencari solusi atas dualisme parlemen sebelum perbedaan semakin berkepanjangan. Khawatir jika berlarut malah akan menganggu sistem ketatanegaraan di Indonesia.
"Cobalah pentolan-pentolan atara koalisi duduk bicara bagaimana diatur yang baik, dengan cara bijaksana dengan penuh pengertian dan ini sebenarnya budaya kita," tuntasnya.
Diketahui, pembentukan DPR tandingan digulirkan oleh fraksi pendukung Jokowi, karena merasa aspirasinya tidak diakomodir oleh KMP terutama dalam pembagian jatah pimpinan alat kelengkapan dewan dan badan.KIH merupakan koalisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem) Partai Hati Nurani Rakyat. (sumber : suaranews.com)
"Seharusnya ini tidak perlu terjadi, kita yang selama ini menganut paham Pancasila seperti enggak ada lagi, namanya musyawarah mufakat harusnya menyelesaikan permasalahan tapi tidak ada lagi," ujarnya, Minggu (1/11/2014).
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan, semestinya DPR berperan aktif melaksanakan kontrol dari eksekutif, tapi dengan adanya mosi ketidakpuasaan dan membuat DPR tandingan malah membuat fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif melemah.
"Jadi DPR tandingan tidak perlu. Kalau seperti ini seperti bangsa apa? Karena telah meninggalkan jadi diri kita," tegasnya pria yang turut mendukung Jokowi sebagai Presiden ini.
Bang Yos, sapaan akrabnya justru melihat KIH tidak mengerti pada Undang-Undang (UU) dengan membuat DPR tandingan, karena padahal pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih (KM) telah disahkan oleh Mahkamah Agung (MA).
"Mungkin Koalisi Indonesia Hebat sudah tidak paham lagi terhadap udang-undang," tambahnya.
Dia berharap para petinggi KIH dan KMP bisa duduk bersama dan mencari solusi atas dualisme parlemen sebelum perbedaan semakin berkepanjangan. Khawatir jika berlarut malah akan menganggu sistem ketatanegaraan di Indonesia.
"Cobalah pentolan-pentolan atara koalisi duduk bicara bagaimana diatur yang baik, dengan cara bijaksana dengan penuh pengertian dan ini sebenarnya budaya kita," tuntasnya.
Diketahui, pembentukan DPR tandingan digulirkan oleh fraksi pendukung Jokowi, karena merasa aspirasinya tidak diakomodir oleh KMP terutama dalam pembagian jatah pimpinan alat kelengkapan dewan dan badan.KIH merupakan koalisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem) Partai Hati Nurani Rakyat. (sumber : suaranews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar