Menteri ESDM Tolak Wawancara "Door Stop" di Istana

Jakarta–ASPRA,

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said secara mengejutkan menolak ajakan wartawan mewawancaranya dengan cara door stop. Ada apa? Bukankah hal itu biasa dilakukan wartawan pada seorang narasumber?

Ketika disapa wartawan Investor Daily Novy Lumanauw dan wartawan Kompas Suhartono untuk diminta keterangannya mengenai para wajib pajak badan di lingkungan industri pertambangan, Sudirman langsung menepis permintaan itu.

"Saya tidak mau diwawancara di jalan," kata Sudirman di Koridor Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11). Kantor Kepresidenan berlokasi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sejumlah wartawan yang menyaksikan adegan itu pun kaget dan bertanya, kenapa sampai keinginan wartawan itu ditolak mentah-mentah. Padahal, lokasi wawancara bukan di pinggir jalan raya, melainkan di koridor Kantor Kepresidenan.

Padahal, ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan komposisi Kabinet Kerja, periode 2014-2019, Sudirman adalah satu-satunya menteri yang mengirim rilis hingga dua kali. Lalu, apa maksudnya menolak wawancara door stop di Istana? Apakah tempat dia bertemu Presiden Jokowi itu di pinggir jalan?

Presiden Jokowi yang nota bene orang nomor satu di Republik berpenduduk 250 juta jiwa, selalu dengan senang hati meladeni permintaan wawancara door stop wartawan. Bahkan, terkadang jawaban Presiden Jokowi diwarnai canda.

Penulis: Nov/WBP

Sebut Subsidi BBM Bikin Rakyat Malas, Sudirman Said Dikritik

Menteri ESDM Sudirman Said (sumber: Antara/Vitalis Yogi Trisna)

Jakarta-ASPRA,

PERNYATAAN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menyejahterakan rakyat serta subsidi menyebabkan kemalasan rakyat, dikritisi oleh sejumlah pihak.

Menurut ahli ekonomi-politik dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Yudhie Haryono, pernyataan tersebut sangat antikonstitusi.

Kata Yudhie, Sudirman Said harus mengingat bahwa seorang pejabat negara disumpah dengan kitab suci untuk menjalankan konstitusi. Sementara, di dalam konstitusi jelas disebut bahwa tugas negara adalah memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu pengelolaan BBM sebagai bagian dari 'bumi air dan SDA dikuasai dan dimiliki negara dan diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat', haruslah berpijak pada konstitusi.

"Bukan kepada mekanisme pasar. Ingat, bernegara adalah berkonstitusi, bukan tunduk pada pasar apalagi ideologi selain Pancasila. Karenanya, perekonomian harus berdasar pada demokrasi ekonomi. Bukan atas oligarki dan kartel," tegas Yudhie, di Jakarta, Senin (3/11).

Menurutnya, menyerahkan harga BBM ke pasar tanpa melihat problem utama; semisal kepemilikan asing, kebocoran diinisiasi mafia, dan korupsi kartel adalah mengkhianati konstitusi. Karena itu, mestinya menteri ESDM tahu bagaimana mengatasi problem subtansial lewat mekanisme konstitusional sebelum menawarkan solusi jangka pendek yang menguntungkan sedikit orang dan merugikan banyak warga negara.

Dia melanjutkan, bila Sudirman Said menyebut rakyat malas, tentu saja sangat tidak etis. Sebagai pejabat mestinya punya etika figur publik.

"Sebagai figur publik maka kalimat yang keluar dari mulutnya adalah motivasi dan solusi dari problem besar mereka. Ini penting dalam rangka mengukuhkan mental revolusioner seperti yang digagas presiden. Rakyat harus diberi contoh bagaimana menjadi masyarakat Pancasilais yang solutif, bukan diberi label dan gelar-gelar yang melecehkan," jelasnya.

Lebih jauh, dia menilai hendaknya sebagai pembantu presiden, seorang mentri memberi beberapa pilihan kebijakan, dan bukan menjebak dalam satu solusi seolah-olah tak ada solusi lain yang lebih manusiawi, akuntabel, dan konstitusional.

"Panggil dan dengar para pakar yang mengerti konstitusi dan ekonomi. Lalu buat beberapa opsi. Jangan jebak presiden dalam lingkaran setan yang juga menyesatkan rakyat," kata Yudhie yang termasuk salah satu pendiri Partai Amanat Nasional dan pengajar awal di Universitas Paramadina itu.

"Anda sebagai menteri pembantu presiden janganlah tunduk pada bos selain bos Anda. Bos Anda presiden maka berilah pilihan-pilihan rasional dalam kebijakan yang patuh pada konstitusi."

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/EPR

Bang Yos : Anggap Koalisi Jokowi Hanya Sekumpulan Orang Bodoh?

Jakarta-ASPRA,

KETUA Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),Sutiyoso mengaku perihatin dengan kondisi parlemen Indonesia saat ini. Terlebih dengan adanya DPR tandingan yang dibentuk oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
 

Menurut Sutiyono, DPR tandingan yang dibentuk koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakann wujud ketidakpuasan dan akan menghambat kerja DPR.

"Seharusnya ini tidak perlu terjadi, kita yang selama ini menganut paham Pancasila seperti enggak ada lagi, namanya musyawarah mufakat harusnya menyelesaikan permasalahan tapi tidak ada lagi," ujarnya, Minggu (1/11/2014).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menambahkan, semestinya DPR berperan aktif melaksanakan kontrol dari eksekutif, tapi dengan adanya mosi ketidakpuasaan dan membuat DPR tandingan malah membuat fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif melemah.

"Jadi DPR tandingan tidak perlu. Kalau seperti ini seperti bangsa apa? Karena telah meninggalkan jadi diri kita," tegasnya pria yang turut mendukung Jokowi sebagai Presiden ini.

Bang Yos, sapaan akrabnya justru melihat KIH tidak mengerti pada Undang-Undang (UU) dengan membuat DPR tandingan, karena padahal pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih (KM) telah disahkan oleh Mahkamah Agung (MA).

"Mungkin Koalisi Indonesia Hebat sudah tidak paham lagi terhadap udang-undang," tambahnya.

Dia berharap para petinggi KIH dan KMP bisa duduk bersama dan mencari solusi atas dualisme parlemen sebelum perbedaan semakin berkepanjangan. Khawatir jika berlarut malah akan menganggu sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Cobalah pentolan-pentolan atara koalisi duduk bicara bagaimana diatur yang baik, dengan cara bijaksana dengan penuh pengertian dan ini sebenarnya budaya kita," tuntasnya.

Diketahui, pembentukan DPR tandingan digulirkan oleh fraksi pendukung Jokowi, karena merasa aspirasinya tidak diakomodir oleh KMP terutama dalam pembagian jatah pimpinan alat kelengkapan dewan dan badan.KIH merupakan koalisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem) Partai Hati Nurani Rakyat. (sumber : suaranews.com)

Tertarik Pengelolaan Perikanan dan Pertanian, Pemkab Pacitan Belajar ke Sergai

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs. H.
Haris Fadillah MSi menyerahkan cenderamata kepada Bupati Pacitan Drs.
Indartato, MM pada kunjungan kerja bertempat di aula Theme Park Pantai
Cermin, Minggu

Serdang Bedagai-ASPRA,
MENGINGAT wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) sebagai salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang sangat kaya akan potensi pertanian, kelautan dan perikanannya, hal ini menarik minat Pemkab Pacitan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Kunjungan Kerja (Kunker).

Kunjungan khusus ini diterima langsung Bupati Ir. H. Soekirman didampingi Sekda Drs. H. Haris Fadillah, M.Si beserta jajaran pejabat Pemkab Sergai. Acara ini digelar di Aula Theme Park Pantai Cermin, Minggu (2/11).

Kunker yang dipimpin langsung Bupati Pacitan Drs. Indartato, MM, Sekda Drs. Suko Wiyono, MM dan sejumlah pejabat terkaitnya dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa tujuan pelaksanaan study banding ini untuk mempelajari pengelolaan khususnya bidang-bidang potensial di Sergai diantaranya bidang perikanan dan kelautannya, pertanian, pariwisata dan UMKM.

Dalam kesempatan tersebut dikatakan oleh Bupati Pacitan Drs. Indartato, MM, dipilihnya Kabupaten Sergai sebagai tempat study banding, mengingat persamaan potensi yang dimiliki Kabupaten Pacitan dengan potensi yang ada di Kab. Sergai di bidang perikanan laut. Pacitan memiliki garis pantai
sepanjang 70,71 kilometer dengan wilayah laut seluas 524 kilometer persegi.

Tentu saja, kondisi itu memiliki potensi cukup besar dalam bidang perikanan. Sehingga, kekayaan alam itu merupakan peluang sekaligus tantangan Pemkab untuk memanfaatkan sumber daya alam laut secara optimal.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Sekdakab Drs.
H. Haris Fadillah MSi photo bersama dengan Bupati Pacitan Drs. Indartato,
MM dan jajarannya usai kunjungan kerja bertempat di aula Theme Park Pantai
Cermin, Minggu

Namun pemanfaatannya dan pengelolaannya belum maksimal dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, penguasaan teknologi, permodalan maupun akses pasar. Menyikapi fenomena tersebut, Bupati Drs. Indartato, MM mengungkapkan, bahwa pengelolaan sumberdaya laut memerlukan beberapa strategi, sehingga berharap banyak hal positif yang kita dapatkan dalam kunjungan ke daerah ini serta ditindaklanjuti dan memberikan motivasi demi kemajuan pembangunan Kab. Pacitan.

Di sela-sela kunjungan kerja tersebut Bupati Pacitan Drs. Indartato, MM beserta rombongannya juga melihat langsung lokasi pengembangan usaha budi daya ikan Kerapu di Desa Pantai Cermin Kiri dan usaha pembibitan jambu madu dan kelapa muda di Desa Kota Pari di Kecamatan Pantai Cermin.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kunjungan khusus Bupati Pacitan beserta jajarannya di Kab. Sergai. Dikatakan Ir. H. Soekirman, bahwa Kabupaten Sergai memiliki sektor andalan diantaranya bidang pertanian, perikanan dan pariwisata, semua potensi tersebut menunjang. Pemkab Tanah Bertuah Negeri Beradat sangat terbuka untuk bekerjasama dengan Kab. Pacitan, dan diharapkan melalui kunjungan ini kedua kabupaten bisa bertukar informasi terkait dengan
pembangunan daerah, pungkas Bupati Sergai Ir. H. Soekirman.

Aset Negara Rp. 16 M Diduga Digerogoti Oknum KPLP

Serdang Bedagai-ASPRA,

ATAP bangunan gudang pelabuhan yang merupakan sarana pendukung menjadi korban pembongkaran oknum Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Tanjung Beringin, yang belum lagi sempat difungsikan pelabuhan mini sarana transportasi laut terletak di Dusun I Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kondisi pembongkaran diketahui oleh wartawan saat beberapa warga Desa Bagan Kuala memberikan informasi dan mengatakan, ini aset negara jadi kami sebagai warga perlu juga menjaga dan memberitahukan kepada media, ungkap salah seorang warga yang tak mau disebutkan namanya.

Tim media mengkonfirmasi salah seorang oknum KPLP berinisial R di ruang pos jaga mengatakan, bahwa pembongkaran atap gudang itu untuk menyelamatkan dan menghindari dari lepas murnya dari atap seng tersebut dihawatirkan mengenai warga yang sedang lewat di gudang pelabuhan mini tersebut.

Pada tanggal 31 Oktober 2014 tim mengkonfirmasi oknum KPLP yang berinisial R melalui telepon seluler mengatakan, naikkan aja beritanya, kami tidak takut, dan jangan terlalu percaya laporan masyarakat Desa Bagan Kuala sebab warga Desa Bagan Kuala manusianya tak bagus.

Pelabuhan Mini ini sendiri merupakan proyek Departemen Perhubungan Laut itu yang dibangun secara bertahap dimulai pada tahun 2007 dan dinyatakan selesai tahun 2010, merupakan proyek yang bersumber dari dana APBN senilai Rp.16 M yang dibangun bersamaan dengan gedung pendukung lainnya dimaksudkan untuk pelabuhan transportasi laut ke berbagai daerah.

Namun hingga kini pelabuhan tersebut belum pernah difungsikan sebagaimana peruntukannya, sementara di sana sini telah terjadi kerusakan tanpa adanya pemeliharaan dan perawatan, proyek dengan menelan dana yang cukup besar itu jadi sia-sia alias mubazir dan diduga sarat dengan KKN (kolusi korupsi nepotisme).

Dibongkarnya atap gudang pelabuhan mini itu menimbulkan tanda tanya dan keheranan masyarakat, sebab setelah diberhentikan pekerjaannya pada tahun 2010, belum pernah ada kegiatan aktifitas bongkar muat ataupun semacam kegiatan lainnya yang berhubungan dengan dermaga pelabuhan penumpang sehingga tidak diketahui siapa yang harus bertanggung jawab.

Diminta kepada instansi terkait, baik pemerintah pusat dan DPR RI turun ke lapangan untuk meninjau ulang kembali dan menindak oknum KPLP yang nakal. (Khairul Aswad)