Mahasiswa kecewa, Presiden Jokowi Menaikkan Harga BBM

Jakarta-ASPRA,

Pasca ditetapkannya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar unjuk rasa di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin malam, 17 November 2014.

Aksi massa terkonsentrasi di depan SPBU 3110303 di Jalan Cikini Raya, tak jauh dari stasiun kereta. Mereka menggelar aksi dengan membakar ban bekas di tengah jalan dan memblokir jalan dari Cikini Raya menuju Salemba.

Mahasiswa ini berteriak mengungkapkan kecewaannya terhadap Presiden RI Joko Widodo karena telah menaikan harga BBM dalam waktu yang sangat cepat.

Ketua aksi massa tetap mengintruksi agar perserta demo tetap dalam satu komando dan tidak membuat keributan.

”Tetap satu komando, tetap satu komando,” katanya menenangkan massa yang telah membakar ban di tengah jalan.

Para pengendara dipastikan tidak dapat melintas akibat aksi blokir jalan ini. Pengendara ada memilih memarkirkan kendaraan di tempat makan menunggu aksi selesai. Semantara pengendara mobil memilih untuk berhenti jauh dari lokasi aksi massa. 

Tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas di kawasan itus sehingga terjadi kemacetan. Banyak pengendara yang berusaha untuk memutar arah.

Hingga kini belum ada petugas kepolisian yang melakukan pengamanan di kawasan ini. Demo ini sepertinya dilakukan secara spontan setelah harga BBM diumumkan naik. (VIVAnews)

Cerita Ahok Diminta Pindah Agama

Jakarta - ASPRA, 
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memberikan kuliah umum di hadapan ratusan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), di kampus Universitas Muhammadiyah Prof Hamka (Uhamka), Jakarta Timur.

Ahok memberikan kuliah umum dengan metode tanya jawab. Ia beberapa kali sempat mengutip beberapa ayat Quran dan hadis saat menjawab beberapa pertanyaan para pelajar tersebut. Salah seorang pelajar, Diana, menyebut Ahok seperti ustaz lantaran kuliahnya itu.

"Saya melihat Pak Ahok ini seperti ustaz, bukan seperti gubernur. Karena Pak Ahok bisa menghapal ayat-ayat Al Quran, kita saja belum tentu bisa menghapalnya. Mungkin nanti Pak Ahok akan menjadi ustadz suatu saat nanti," ucap Diana.

Bahkan oleh pelajar lainnya, Ahok bahkan didoakan agar mendapat hidayah. "Kami semua di sini mendoakan agar Pak Ahok mendapat hidayah," kata salah seorang pelajar lain asal Aceh.

Ucapan pelajar itu kemudian dijawab Ahok. Menurut dia bukan baru pertama kali ini dirinya mendapat panggilan ustaz  dan diharap mendapat hidayah. Ia sudah 3 kali disebut ustaz, karena mengetahui sedikit tentang ajaran Islam.

"Maklum saja, saya SD dan SM saya di sekolah Islam," ucap Ahok.

Karena kemampuannya itu, Ahok bahkan pernah diminta berpindah keyakinannya. Pindah keyakinan itu juga diharapkan agar karir politiknya sukses.

"Banyak yang minta, kamu jadi mualaf saja, biar nanti ketika terpilih (Sebagai Bupati Belitung Timur) pasti suaranya melejit hingga 80%," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Namun Ahok menolak permintaan tersebut. Kepada salah seorang kerabat yang pernah menawarkan berpindah keyakinannya itu, dirinya mengatakan tidak akan berpindah keyakinan karena alasan politik.

"Waktu itu ada abang saya bilang, Hok, kamu ini sudah komplet. Satu kurangnya, belum mengucapkan 2 kalimat syahadat," kenang Ahok.

"Saya bilang ke abang saya, 'itu bagus karena saya tidak berani jual agama, bang'," lanjut Ahok.

Ahok kemudian bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang bersedih, lantaran tidak bisa mengajak pamannya, yaitu Abu Thalib, yang hingga kematiannya belum menjadi seorang muslim.

"Kalau masalah hidayah, Nabi Muhammad pun bersedih karena Abu Thalib tidak bisa jadi muslim hingga dia mati. Ia mengadu kepada Tuhan, dan apa jawab-Nya, hidayah itu milik-Ku, bukan milikmu," ucap Ahok.

Karena itu, Ahok mengaku banyak pihak yang menentangnya dan melarang dirinya menghadiri acara-acara keagamaan. "Yang sering dengar ceramah saja, belum tentu dapat hidayah, apalagi yang nggak pernah dapat hidayah."

"Makanya saya selalu minta, kalau ada acara ceramah agama, saya minta untuk diundang," pungkas Ahok.

Menjelangpelantikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, sejumlah ormas menolak. Bahkan penolakan ada yang dilakukan melalui unjuk rasa anarkis. (Liputan6.com)

DPR Ingatkan Jokowi-JK Serius Tangani Klaim Malaysia Atas Nunukan

Jakarta - ASPRA,
Memperjuangkan dan mempertahankan wilayah Negara merupakan kewajiban khusunya bagi pemerintahan yang sedang berkuasa. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) agar serius menangani kasus klaim Malaysia atas beberapa kecamatan di Nunukan, Kalimantan Utara.
 

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah merebut kembali wilayah tersebut dan setelah itu memperhatikan rakyat kita di sana. Negara harus lebih banyak hadir baik secara fisik maupun bentuk-bentuk lainnya," ujar Tantowi di Jakarta, Senin (17/11).

Menurutnya, penyebab terbesar klaim negara lain terhadap wilayah Indonesia adalah minimnya kehadiran negara di sana. Misalnya, warga Nunukan sudah sejak lama lebih dekat dengan Malaysia dibanding negaranya sendiri secara budaya dan ekonomi.

"Saudara kita di sana lebih kenal dengan kebudayaan Malaysia, karena siaran TV dan radio dari negeri tetangga yang lebih mudah ditangkap dibanding dari negaranya sendiri," katanya.

Politikus Golkar itu menambahkan, sejak lama pula warga Nunukan bertransaksi dengan mata uang Ringgit. Kondisi demikian memperingan tugas Malaysia untuk menduduki wilayah Indonesia. "Karena rakyat sebagai pertahanan pertama sudah lebih dulu dekat dengan mereka," katanya.

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi terkait klaim dari Malaysia atas tiga desa yang ada di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

"Kami memastikan bahwa tiga desa di Kalimantan Utara yang diklaim Malaysia merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Marwan.

Diwartakan pula bahwa anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Niko Hartono membenarkan ratusan kepala keluarga (KK) di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, telah pindah status kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia.

Dia mengatakan, informasi kepindahan warga negara Indonesia (WNI) di kecamatan itu yang pindah kewarganegaraan Malaysia telah dikonfirmasi pada tokoh masyarakat setempat. Legislator dari PDI Perjuangan ini menyatakan, warga dari 10 desa di Kecamatan Lumbis Ogong yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, Malaysia, telah pindah warga negara. Sepuluh desa tersebut yaitu Desa Simantipal, Sinapad, Labang, Lagas, Panas, Tambalang, Langsasua, Ngawal, Tembaluhut dan Tembalujud.

Ia mengungkapkan, eksodus WNI ke Malaysia di kecamatan itu telah berlangsung sejak 1985, namun baru diketahui saat ini sehingga legislator setempat melakukan inventarisasi guna mendapatkan data akurat.

Kenapa masyarakat demikian, karena mereka merasa mendapat perhatian dan pelayanan yang dirasakan baik. Sementara pemerintah NKRI selama ini kurang memperhatikan kehidupan wilayah perbatasan. Wilayah yang sudah jelas dan berdekatan dengan ibukota (beberapa kabuten di wlaiayah Banten) saja kurang mendapat perhatian, apalagi wilayah perbatasan yang dirasa lebih jauh. (BS)

Ahok Jadi Gubernur, Anggota DPRD Teriakkan Yel-yel 'Dukung Pak Ahok!'

Jakarta-ASPRA,
Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur hingga 2017. Para anggota yang hadir meneriakkan yel-yel mendukung kepemimpinan Ahok.

"Dukung! Dukung Pak Ahok!" teriak mereka sambil mengepalkan tangan.

Hal itu mengemuka saat Ahok diwawancarai wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2014). Ahok didampingi oleh para anggota DPRD.

"Saya akan khawatir kalau semua di DPRD ini nggak ada yang dukung, tapi ini kan dukung semua DPRD," ucap Ahok sambil tersenyum saat ditanya wartawan apakah dia khawatir tidak didukung DPRD.

Mendengar ucapan Ahok, para anggota dewan langsung meneriakkan yel-yel,"Dukung Pak Ahok!"

Rapat paripurna hari ini tidak diikuti oleh semua anggota. Yang hadir hanya anggota dari PDIP (19 orang), Hanura (8), PKB (6) dan NasDem (3). Sedang politisi dari Koalisi Merah Putih DKI Jakarta yaitu Gerindra 15 anggota, PKS 11 anggota, PPP 10 anggota, Demokrat 10 anggota, dan PAN 2 anggota, tidak hadir. Sejak jauh hari, mereka memang berniat menjegal Ahok.

Rapat paripurna hari ini dipimpin Edi Prasetyo dari PDIP. Edi menyatakan, kuorum atau pun tidak, pihaknya tetap menggelar rapat pengesahan Ahok sebagai gubernur. Edi menjadikan payung Kemendagri sebagai dasar pengesahan tersebut. detik.com

Diskriminasi Imigran Indonesia Di Tapal Batas

Sanggau-ASPRA,

Arus bolak balik imigran dari Indonesia ke Malaysia di Border tapal batas Entikong Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, sangat padat setiap harinya. Hasil pantauan di lapangan diperoleh dalam seharinya mencapai ratusan imigran yang melintas dangan berbagai macam tujuan.

Petugas yang berjaga dari berbagai institusi yang berada di lintas batas dua negara tersebut, terlihat cuek dengan aktivitas dalam Boeder tapal batas itu sendiri.

Salah seorang aktivis yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, jika arus di pelintasan ini, tidak lagi menggunakan sistem pengawasan dengan baik, di mana para moneyceng atau pelaku tukar uang, mobil dan lainnya berkeliaran di sekitar area Border yang senantiasa melakukan aktivitas penipuan, di mana semestinya tidak boleh terjadi.

Terhadap barang dan orang yang melintaspun sudah tidak dilakukan pemeriksaan dengan ketat, di mana tamu-tamu yang datang dari Malaysia lewat tanpa adanya pemeriksaan sama sekali, sementara bagi warga negara Indonesia, tidak mendapat perlakuan yang sama oleh imigrasi Malaysia.

I Made Surya selaku Kepala Perlintasan Imigrasi Entikong, saat dikonfirmasi mengatakan, “Kami sudah melakukan hal yang maksimal dalam pelayanan dan pengawasan, namun kami tidak menutupi kemungkinan, kami kecolongan dengan banyaknya celah-celah untuk melintas batas kedua negara.

Demikian pula saat ditanyakan tentang pembayaran RM. 600 yang dibagikan kepada masyarakat tapal batas sebagai pas barang keluar masuk Malaysia-Indonesia ke bagian publikasi Bea Cukai Entikong mengatakatan, “Itu bukanlah pas jalan, tetepi pas belanja untuk masyarakat tapal batas, di mana mereka diberikan ketetuan nilai belanja RM. 600 dalam sebulannya, jika dia melintas di batas dengan belanja RM. 100, maka masih tersisa Rm. 500 dan seterusnya, jika belanja di atas RM. 600, dalam sebulannya, maka kami akan melakukan pemerikasaan dan menahan kelebihan tersebut,” urainya.

Pengawasan aparatur negara yang bertugas di Border tapal batas, sedikit banyaknya perlu pengawasan, sebagaimana dikatakan salah seorang aktivis dan pemerhati keimigrasian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatus Negara (LSM Penjara) Syarifuddin Sultan saat berada di tapal batas.

“Sudah sekian lama kejadian seperti itu berlangsung, seharusnya pemerintah buka mata dan telinga atas permasalahan tapal batas Entikong ini, di mana saya saksikan langsung aktivitas di Border ini, penuh dengan oknum yang tidak pantas berada dalam area Border, mereka melakukan aktivitas bukannya membantu, melainkan melakukan pembodohan dan penipuan kepada imigran yang lewat, baik itu saudara kita warga negara Indonesia yang keluar dan masuk ke Malaysia, maupun dalam melakukan penukaran uang dari ringgit ke rupiah,” ujar Syarifudin.

Selain itu, sarana di Border pun sudah harus ditata ulang, di mana jalan lintas manusia dan kendaraan disatukan, dalam pengawasannya pun sangat tidak memungkinkan, terkadang lewat tanpa adanya pemerikasaan, yang kemungkinan ada barang yang diselundupkan ataupun yang lainnya.

Menurut Syarifudin, hal vital yang harus dipikirkan adalah sarana penukaran uang di area Borer tapal batas, agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang tertipu oleh ulah para oknum moneyceng tersebut.

Tentang tugas pokok BNP2TKI, adalah badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, namun hasil pantaun di lapangan ternyata para TKI di Malaysia merasa kecewa dengan peran dan tanggung jawab lembaga tersebut.

Di mana sering terjadi kasus-kasus dan segala macam permasalahan TKI tidak pernah ada penyelesain, para TKI merasa dibodohi, seperti terjadinya pemotongan gaji RM. 50 per bulan untuk uang simpanan. Apakah dapat dipastikan setelah mereka kembali ke Indonesia dapat diterima secara full, inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintaha kabinet kerja ke depan.

Bagaimana nasib para pejuang devisa kita tidak terpikirkan, termasuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya selama mereka berada di Malaysia. (SS)