Terduga Teroris Jaringan Santoso Di Palu Diringkus

Palu-ASPRA,
DENSUS 88 Anti Teror Polri kembali menangkap 4 warga di Palu, Sulawesi Tengah. 4 Warga yang ditangkap di dua TKP berbeda itu, diduga kuat terkait jaringan kelompok teroris pimpinan Santoso.
Plt Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Utoro Saputro menjelaskan, 4 warga ini ditangkap setelah diduga terlibat jaringan teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso.
“Mereka itu diduga bagian dari pendanaan (fa’i) untuk jaringan Santoso,” kata Utoro, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (6/10/2014).
Menurut Utoro, 1 warga berinisial AA adalah montir sepeda motor di kos-kosan Jalan Kelor. AA diduga yang menampung FA dan SA selama kurang lebih seminggu.
“Jadi AA ini menampung FA dan SA di kos-kosannya di Jalan Kelor dan rumahnya di BTN Silae, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Palu,” tandas Utoro.
Sementara dari informasi yang dihimpun menyebutkan, 4 warga tersebut berinisial SA warga Kabupaten Sigi, FA warga Palu, PA warga Kabupaten Sigi, dan AA warga Palu.
SA, FA, dan PA ditangkap di Jalan Beringin, Kelurahan Bayaoge, Kecamatan Palu Barat, Palu pada Minggu 5 Oktober sekitar pukul 21.00 WITA. Sedangkan AA ditangkap di Jalan Kelor, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Palu pada Senin 6 Oktober sekitar pukul 12.30 WITA.
Sebelum ditangkap, SA, FA, dan PA terlebih dulu dikejar Densus menggunakan mobil Avanza silver sejak dari Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Palu Selatan. Mereka berboncengan 3 dengan mengendarai sepeda motor.
Pengejaran SA, FA, dan PA itu berakhir setelah mereka terjatuh di sebuah galian deucker di Jalan Beringin. Saat terjatuh, mereka tidak bisa berkutik hingga akhirnya ditangkap Densus.
4 Warga ini sebelumnya memang sudah masuk dalam target operasi tim Densus 88 Anti Teror Polri, pasca-penangkapan 3 warga Palu dan 4 WNA asal Uigiur, Turkistan yang diduga sebagai jaringan ISIS, beberapa waktu lalu di Kabupaten Parigi Moutong.
4 Warga tersebut kini telah diamankan di Polda Sulteng, guna pengembangan lebih lanjut.

Beberapa Calon Menteri Berpotensi Tersangka

Makassar-ASPRA,
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyatakan jika sejumlah nama-nama calon menteri yang diusulkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan diberikan tanda itu berpotensi jadi tersangka.
“Ada nama-nama yang kita berikan catatan kuning dan merah. Artinya, kuning dan merah itu sama saja, tidak boleh diangkat jadi menteri,” ujarnya di Makassar, Selasa (21/10).
Ia mengatakan, sejumlah nama-nama yang telah diberikan tanda itu telah diserahkan ke presiden dan wakil presiden dan disarankan untuk tidak diangkat menjadi menteri.
Abraham juga menolak membeberkan nama-nama yang telah diberikan tanda khusus seperti kuning dan merah itu dengan alasan privasi warga negara.
“Kita tidak boleh sebut siapa saja yang dapat catatan merah atau kuning karena menyangkut privasi orang,” katanya.
Ketua KPK itu juga menyatakan jika dirinya tidak mengetahui siapa saja yang mendapatkan catatan merah dan kuning serta tidak mengetahui berapa orang yang diberikan tanda.
“Saya tidak ingat berapa orang yang diberikan tanda kuning sama merahu. Yang jelas, semua yang diberikan tanda tidak boleh diangkat jadi menteri dan tidak boleh dipaksakan,” jelasnya.
Abraham menyebutkan jika Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla itu sudah menegaskan tidak akan menggunakan orang-orang yang punya potensi dengan kasus hukum diangkat jadi pembantu.
Karenanya, dirinya bersama jajaran komisioner lainnya sangat hati-hati dalam melakukan analisa terhadap nama-nama yang telah disetorkan Jokowi-JK ke KPK.
“Kalau orang yang diberikan tanda itu, apakah kuning diangkat menjadi menteri, artinya terlalu dipaksakan dan pasti pemerintahan itu tidak akan bersih,” jelasnya.
Sebelumnya Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang partai politik. Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.

ICW : Bermasalah dan Diragukan
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan terkait kabinet pemerintahannya kepada wartawan usai menerima kunjungan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2014). Setelah didesak wartawan Jokowi menyatakan akan sesegera mungkin mengumumkan susunan kabinet dalam pemerintahannya
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai masih ada beberapa nama dari 43 figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diusulkan Jokowi masuk kabinet diduga bermasalah dan diragukan integritas maupun komitmen antikorupsinya.
Ade Irawan, Koordinator Badan Pekerja ICW, dalam keterangaannya Selasa (21/10/2014) menyebutkan figur calon menteri yg diragukan tersebut potensial menjadi tersangka korupsi dan diberitakan memiliki rekening atau transaksi keuannan yang mencurigakan.
“Kami mendesak Jokowi untuk menunda pengumuman kabinet hingga ada kepastian figur-figur yangg terpilih adalah yang terbaik dan tidak memiliki masalah hukum atau integritas,” katanya.
Apalagi, lanjut Ade Irawan, dalam UU Kementerian jelas diatur bahwa presiden punya waktu 14 hari setelah pelantikan utk mengumumkan kabinetnya,” katanya.

Kewenangan DPR Semakin Kuat

Jakarta-ASPRA,
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menilai, kewenangan DPR periode 2014-2019 semakin besar. Hal itu dianggap cukup mengerikan terkait potensi korupsi.
Bambang mencontohkan, hasil dari diubahnya UU MD3, mengakibatkan terbatasnya mekanisme kontrol terhadap DPR. Dalam hal ini, dihapusnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR.
Padahal, BAKN adalah alat kelengkapan DPR yang seharusnya menerima sekaligus menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan potensi kerugian negara.
“Jadi, temuan BPK siapa yang menindaklanjuti?,” tanya Bambang retoris dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (19/10).
Ditambah lagi, lanjut Bambang, hasil pemilihan di DPR, tujuh dari sembilan anggota BPK terpilih berasal dari partai politik (parpol). Sehingga, dianggap semakin mengerikan karena potensi konflik kepentingan semakin kuat.
Sementara itu, ujar Bambang, wakil rakyat periode 2009-2014 berhasil mewariskan adanya hak aspirasi bagi penerusnya yang dibarengi dengan minusnya mekanisme pertanggungjawaban.
“Teman-teman di DPR sekarang ada hak aspirasi, dana aspirasi. Tetapi, mekanisme kontrolnya bagaimana? Kalau dulu ada pertanggung jawaban di fraksi, kalau sekarang tidak ada,” ungkap Bambang.
Maka wajar jika Bambang menganggap kewenangan DPR kedepan cukup mengerikan dengan tidak adanya mekanisme untuk mengontrol.
Sebelumnya, Bambang telah menyebut bahwa sistem yang ada di parlemen masih bermasalah sehingga potensial menciptakan sikap dan perilaku koruptif dan kolusif.
Apalagi, adanya pengesahan revisi UU MD3 baru yang semakin memperluas kewenangan anggota dewan yang tidak disertai mekanisme akuntabiltas yang tinggi sehingga berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan semakin meningkat.
“Lingkup dan indikator penggunaan wewenang tidak dirumuskan secara tegas dan jelas sehingga ada ruang diskresi dan manuver yang berlebihan dari setiap anggota,” ujar Bambang melalui pesan singkat, Kamis (25/9).
Ditambah lagi, tidak ada indikator, mekanisme dan sistem yang mengatur potensi konflik kepentingan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang. Sehingga, terjadi proses transaksi kepentingan dan pasar gelap kekuasaan.
Kemudian, Badan Kehormatan (BK) di DPR dan DPRD disebut tak memiliki akuntabilitas untuk meniadakan potensi penyimpangan etik dan perilaku anggota parlemen.
“Setahu kami hingga saat ini, parlemen tidak memiliki program yang secara strategik ditujukan untuk membangun budaya anti korupsi dan kolusi yang berbasis pada kemaslahatan publik secara sistemik dan terstruktur,” ungkap Bambang.

Ahok Bangun 50 Ribu Unit Rusun

Jakarta-ASPRA,
SEBAGAI mantan gubernur, Presiden RI, Joko Widodo meninggalkan beberapa pekerjaan rumah bagi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Yang paling utama adalah membangun Rumah Susun (Rusun) untuk merelokasi warga di bantaran kali dan sungai.
Dimana normalisasi Waduk dan Kali saat ini sedang digerakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar musibah banjir di Jakarta bisa diminimalisir.
“Kita kejar, saya sudah perintahkan untuk bangun 50 ribu unit. Bagaimana caranya untuk tahun depan,” kata pria yang akrab disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Menurutnya, proses pembangunan rusun di Jakarta memiliki kendala proses tender yang begitu lama. Sehingga, ketika ada lahan yang kosong pihaknya akan segera membangun rusun. Pasalnya, selama ini di Jakarta juga banyak kawasan Kumuh yang harus ditata oleh Pemprov DKI.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan bahwa masyarakat saat ini sudah sadar dan mau pindah ke rusun. Hal ini hasil dari kerja Jokowi yang selalu turun ke lapangan alias Blusukan dalam mengatasi masalah.
“Kalau pak Jokowi datang ke lapangan, dia bertanya kapan kami pindah ke rumah susun. Tapi, sekarang rakyat yang sadar bahwa mereka tinggal di daerah yang nggak baik dan nggak benar,” ucapnya.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Ahok untuk segera membangun ribuan unit rusun. Dikala masyarakat sudah sadar dan mau pindah ke rusun.

Warga Bantaran Kali Akan Direlokasi Ke Rusun
Dalam merevitalisasi Kali dan Waduk, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta segera merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali ke Rumah Susun (Rusun). Untuk menormalisasi Kali Mookavart, Jakarta Barat dan Kali Item, Jakarta Utara akan direlokasi ke Rusun Daan Mogot dan Rusun Komarudin.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Jonathan Pasodung menuturkan bahwa pihaknya sudah merelokasi warga bantaran Kali Mookevart ke Rusun Daan Mogot. Sementara untuk, relokasi warga bantaran Kali Item di Rusun Komarudin.
“Warga di bantaran Kali Mookevart sudah masuk ke Rusun Daan Mogot, sedangkan di Kali Item sebagian besar direlokasi ke Rusun Komarudin sebanyak 100 orang,” kata Jonathan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Dia menjelasakan untuk relokasi Kali Moekevard dan Kali Item sudah masuk sebanyak 130 orang ke Rusun Daan Mogot. Menurutnya, semua warga sudah diberikan undian untuk penghunian rusun. “Warga sudah kita undi dan kita kasih undian hunian,” singkatnya.
Menurutnya masih banyak warga di pinggiran Kali Mookevart dan Kali Item yang belum direlokasi. Namun, untuk saat ini pihak Kota Administrasi Jakarta Barat dan Jakarta Utara sedang mendata warga. “Warga yang belum terdata tanya ke Wali Kota saja. Saya ngga pegang datanya,” ucapnya.
Untuk penertiban di wilayah Jakarta Barat akan direlokasi ke rusun Daan Mogot, di Jakarta Utara ada di rusun Muara Baru dan Marunda. Sementara untuk Jakarta Timur akan dipindahkan ke rusun Pulogebang.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso menuturkan untuk menertibkan bangunan liar yang berada di Kali dan Sungai menunggu informasi dari lima Pemerintah Kota Administrasi yang ada di Jakarta. Menurutnya, pihaknya tidak bisa bergerak tanpa adanya permintaan dari Pemerintah Kota Administrasi.
“Kami sedang menunggu dari jadwal di setiap wali kota dan Kepala Dinas Perumahan untuk melaksanakan penertiban,” kata Kukuh.
Dia menuturkan bahwa dalam waktu dekat ini nampaknya belum bisa dilakukan. Pasalnya, belum ada tempat relokasi untuk warga yang terkena dampak penertiban. “Belum kayanya karena tempatnya belum ada,” ucapnya.

Ahok Akan Kebut Bangun Rusun

Jakarta-ASPRA,
BASUKI Tjahaja Purnama selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta menyatakan bakal langsung “tancap gas” untuk menyelesaikan “pekerjaan rumah” (PR) yang ditinggalkan mantan Gubernur DKI Joko Widodo.
Basuki menyebutkan, salah satu program yang akan dia kebut setelah menjadi orang nomor satu di DKI ini adalah penyediaan tempat tinggal bagi warga bongkaran. “Bangun rumah susun,” sebut dia soal program prioritasnya di DKI, saat dijumpai di Gedung Parlemen, Senin (20/10/2014).
Menurut Basuki, program pembangunan rusun bagi warga bongkaran dan tak mampu itu akan bersinergi dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Jokowi.
Basuki mengatakan, Jokowi telah membangun fondasi kebijakan selama dua tahun memimpin DKI. Karena itu, Basuki berpendapat sekarang dia hanya perlu mengeksekusi rencana kerja Jokowi itu.
“Ya ikuti saja apa yang beliau ingin lakukan. Selama dua tahun ini, beliau sudah atur apa saja yang beliau ingin lakukan. Saya tinggal melanjutkannya saja,” kata Basuki. 
Basuki berpendapat percepatan pembangunan rusun dapat mendukung percepatan normalisasi sungai yang digarap pemerintah pusat maupun DKI agar warga Jakarta tak lagi terkena banjir.
Selain mengejar realisasi program rusun, Basuki mengatakan dia menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dapat melonjak menjadi Rp 120 triliun. Pada 2014, APBD DKI tercatat Rp 72,9 triliun.
“Uang-uang yang masuk ke DKI ini harus dijamin agar tidak bocor. Semua orang harus membayar pajak, tetapi berdasarkan asas keadilan,” sebut Basuki soal cara mendongkrak APBD itu. “Sila kelima itu kan keadilan sosial, bukan bantuan sosial,” ujar dia.

Desak Penghapusan Nama Islam Dalam ISIS

Melbourne-ASPRA,
BAGAIMANA sebaiknya menyebut kelompok ekstrimis di Irak dan Suriah, apakah ISIS ataukah Negara Islam? Perdana Menteri Australia menyatakan kelompok tersebut sebagai pemuja kematian. Sementara Menteri Pertahanan Australia mulai menyebut kelompok tersebut Daish.
Tony Abbott menegaskan kelompok tersebut agar tidak disebut Islamic State, atau Negara Islam. Menurut Abbott hal itu merendahkan Islam dan kelompok tersebut pun bukan negara yang sah.
Imam Yusuf Peer, Ketua Dewan Imam di Australia, mengatakan perilaku kelompok tersebut bertentangan dengan hukum agama. Karenanya, Islamnya tidak harus menjadi bagian dari nama kelompok tersebut.
Menurut Peer, aksi brutal membunuh dan memutilasi tubuh warga tak bersalah sangatlah tidak islami. “Jika mereka tidak mewakili Islam dalam cara mereka, bagaimana bisa mereka memegang bendera yang mengatakan sebagai negara Islam? Karenanya saya setuju kalau mereka menggunakan istilah lain,” tegas Peer baru-baru ini.
Dalam beberapa hari terakhir, Menteri Pertahanan Australia, David Johnston mulai memanggil kelompok tersebut dengan nama ‘Daish’. “Daish adalah sebutan mereka di Timur Tengah. Teman-teman kita memanggil mereka Daish dan mereka sedang berusaha mengatasi masalah kelompok tersebut,” ujar Johnston
Salah satu dari negara di Timur Tengah yang memanggil Daish adalah Irak. Negara Perancis pun kini mulai memanggil kelompok tersebut dengan Daish.
Salah satu anggota parlemen dari Partai Buruh Australia, Michael Danby mengatakan penyebutan kelompok ini akan mengurangi kekuasaan kelompok tersebut.
Tetapi Bob Bowker, dari Pusat Kajian Arab dan Islam di Australian National University mengatakan musuh-musuh dari kelompok ini, termasuk Australia, tidak paham benar soal kelompok ini. Banyak warga juga yang bertanya-tanya mengapa kelompok ini memiliki banyak pengikutnya.
“Kita harus memiliki akses kedalam organisasi tersebut sehingga bisa tahu bagaimana membasminya,” ujar Bowker.
Ia juga mengatakan tidak yakin jika banyak warga Australia yang tahu motif di balik organisasi tersebut.

Skotlandia Batal Merdeka, Catalunya Tetap Tuntut Referendum

Barcelona-ASPRA,
SKOTLANDIA telah batal merdeka dari Inggris akibat pihak pro-kemerdekaan mengalami kekalahan saat voting referendum. Melihat hasil ini, wilayah Catalunya, Spanyol, tetap bersikeras menuntut diadakannya referendum menuju pelepasan diri dari Spanyol. Wilayah otonomi Spanyol yang beribukota di Barcelona ini rencananya akan melaksanakan referendum pada November 2014 mendatang.
Seperti dilansir dari WA Today (Sabtu, 20/9/2014), Presiden Catalunya, Artur Mas i Gavarro, mengatakan bahwa meskipun hasil referendum si Skotlandia tidak sesuai dengan yang diharapkan olah kelompok pro-kemerdekaan, langkah yang diambil oleh Skotlandia tersebut seakan membuka jalan bagi perjuangan di Catalunya.
Artur Mas mengatakan bahwa Skotlandia telah memberikan pelajaran yang sangat besar dalam demokrasi. Oleh karena itu, Catalunya akan terus mendesak Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, untuk mengikuti teladan dari Perdana Menteri Inggris, David Cameron, yang bersedia dengan “gentleman” dan sportif menggelar referendum.
Adapun, demi mewujudkan tekadnya untuk merdeka, Parlemen Catalunya di Barcelona Jumat kemarin (19/9) telah memberikan 106 suara dukungannya kepada pemimpin Catalunya untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Spanyol.
Namun berbeda dengan di Inggris, perjalanan menuju referendum di Catalunya ini bakal berjalan alot. PM Rajoy telah mengancam akan menuntut kepada Mahkamah Konstitusi Spanyol untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melakukan upaya berbau referendum yang melanggar konstitusi Spanyol.

Obama Harap Inggris Tetap Bersatu
 Referendum untuk menentukan kemerdekaan Skotlandia dari Inggris Raya akan dilakukan pada hari ini. Terkait event bersejarah ini, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, mengutarakan pendapatnya.
Obama mengatakan bahwa dirinya tak setuju bila Skotlandia melepaskan diri dari Inggris. Menurutnya, Skotlandia akan lebih baik bila berada di bawah naungan Inggris Raya.
Seperti dilansir dari Mashable (18/9/2014), Obama mengatakan bahwa Inggris merupakan sahabat penting dari AS. Negara ini merupakan kekuatan baik di tengah kondisi dunia yang tidak stabil. Oleh akrena itu, Obama berharap bahwa Inggris bisa selalu tetap kuat, tegap, dan bersatu.
Dukungan Obama ini bukan yang pertama kali diutarakannya. Pada Juni lalu, ketika isu pemisahan Skotlandia ini belum mencuat seperti sekarang, Obama juga sempat menyampaikan dukungan yang serupa.
Dukungan Obama kala itu disampaikannya secara langsung kepada Perdana Menteri Inggris, David Cameron. Saat itu keduanya bertemu di sela-sela konferensi tingkat tinggi G7.
Referendum Skotlandia ini merupakan satu kejadian penting dalam sejarah dunia. Skotlandia, yang telah lebih dari tiga abad berada di bawah naungan Inggris, dan masuk ke dalam anggota negara Inggris Raya atau United Kingdom, akan memutuskan apakah mereka akan berdiri di atas kaki sendiri.
Isu pemisahan diri Skotlandia dari Inggris ini sebenarnya telah muncul sejak tahun 2011 lalu, yang dihembuskan oleh Partai Nasional Skotlandia. Setelah sempat meredup, isu ini kembali diangkat pada tahun 2014 ini dan pada akhirnya menghasilkan sebuah referendum tadi.  (hi.com)