ICW : SBY Jangan Lari Dari Tanggung Jawab

Jakarta-ASPRA,
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menuding proses seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru amat lambat. ICW menuding Tim Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin tak serius bekerja.
Menurut ICW, dari enam kandidat yang mengikuti proses wawancara (Busyro Muqoddas, Robby Arya Brata, Subagyo, I Wayan Sudirta, Jamin Ginting, Ahmad Taufik), Pansel Capim KPK telah mengantongi 2 nama calon yang akan disodorkan ke SBY. Dari SBY, selanjutnya diserahkan ke DPR guna memilih pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas.
Jika merujuk pada jadwal yang telah ditetapkan, pansel seharusnya sudah menyerahkan kedua nama tersebut Senin, tanggal 13 Oktober 2014 kepada Presiden SBY. Namun niat tersebut urung dilakukan karena padatnya jadwal SBY. Bahkan hingga kini belum ada kejelasan jadwal ulang Tim Pansel KPK dapat menyerahkan dua nama tersebut kepada SBY.
“Muncul kesan SBY mulai lepas tanggung jawab dalam jabatannya sebagai presiden. Padahal masa jabatan Presiden SBY hanya tinggal 5 hari lagi. Sisa masa jabatan yang hanya tinggal hitungan hari tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Presiden SBY untuk merespon cepat hasil seleksi pansel Capim KPK,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW, Agus Sunaryanto melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (16/10).
Agus menilai kepadatan jadwal yang dijadikan alasan SBY tentu menjadi alasan yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi kurang logis jika melihat di penghujung masa jabatannya seorang presiden malah mementingkan agenda yang sifatnya seremonial dan pribadi dibanding isu strategis seperti pemilihan capim KPK.
“Misalkan saja Acara Pisah Sambut Presiden lama dan baru dalam waktu dekat ini maupun Acara jumpa fans atau Kopi Darat (Kopdar) di Yogyakarta 16 Oktober nanti,” ujarnya.
ICW pun menganggap apa yang dilakukan SBY itu akan melahirkan risiko yang cukup serius. Dengan berakhirnya masa jabatan Busyro Muqoddas 17 Desember 2014 nanti, berarti waktu yang tersisa dipastikan sangat pendek atau sekitar dua bulan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan DPR untuk segera menetapkan satu nama pimpinan KPK pengganti Busyro Muqoddas.
“Alhasil pemilihan capim KPK dipastikan dapat melebihi tenggat waktu Desember 2014 ini. Dan pastinya ada kekosongan di pimpinan KPK, selama dua bulan atau bahkan lebih,” kata dia.
“Indonesia Corruption Watch mendesak SBY untuk tidak lari dari tanggung jawab dan segera menyelesaikan proses seleksi Capim KPK!” tegasnya.

Tangkap dan Lepas Eksport Balok Timah Sudah Biasa

Pangkalpinang-ASPRA,
MAFIA pertimahan di Bangka Belitung sudah terbentuk dan mengakar sejak lama bahkan begitu kuat sehingga bagaimanapun,siapapun, baik dari institusi Kepolisian maupun TNI melakukan penangkapan ekspor balok timah, sementara dokumen ekspor yang belum jelas legalitasnya tetap hasilnya tidak memuaskan bagi masyarakat Bangka Belitung (Babel)
Campur tangan petinggi di pemerintah pusat baik itu dari, Polri, TNI, politisi, dan pengusaha membuat ketidak-berdayaan petinggi institusi Polri dan TNI di Babel, sehingga sulit memutuskan tali rantai mafia pertimahan sejak dulu hingga saat ini.
Akibatnya, kasus tangkap dan lepas mengenai balok timah yang akan dikirim ke luar Babel oleh institusi kepolisian dan TNI itu bukan hal yang aneh dan sudah merupakan kebiasaan. Persolan itu terbukti dari berbagai tangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun TNI dalam kurun waktu belum setahun
Bahkan tangkapan berupa pasir timah illegal dan alat berat berupa excavator yang melakukan penambangan di hutan lindung (HL)oleh institusi Polri jarang sekali terdengar masuk ke meja hijau.
Walaupun ada, hal itu hanyalah melibatkan masyarakat kecil yang mencari makan demi menyambung kebutuhan hidup sehari-hari.
Dari banyak kejadian tangkapan tersebut, maka oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mencatat serta menceritakan runut kejadian tertangkapnya kontainer berisikan balok timah yang akan dikirim ke negara luar.
Untuk itu yang paling bertanggungjawab terhadap keberangkatan setiap barang keluar dari pelabuhan, kerap melempar kewenangan terkait syarat ekspor adalah tiga instansi, diantaranya dari PT Surveyor Indonesia (SI), Bea Cukai serta Kantor Sahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Menurut Yusuf, Sekretaris LSM Kompak Babel, “Terkait ekspor 79 kontainer berisi mineral logam timah dalam berbagai bentuk diberangkatkan. Karena dari standar operasional prosedur diyakini terdapat tahapan yang tidak dilaksanakan secara benar oleh tiga instansi tersebut, menurut rencana kami akan laporkan ke KPK,” papar Yusuf
“Tiga lembaga, SI, Bea Cukai dan KSOP Pangkalbalam harus bertanggung jawab atas ekspor 79 kontainer itu yakin sudah sesuai SOP masing-masing instansi itu,” kata Yusuf
Yusuf menilai, kejadian penangkapan atas dugaan tindak pidana oleh para perusahaan smelter yang akan ekspor bukan baru kali ini terjadi. Berulang penindakan tersebut, penyebabnya adalah tidak dilakukan sesuai SOP oleh tiga instansi tersebut. “Makanya, kita minta pihak penegak hukum, dengan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut” pintanya.
“Bukti-bukti selain IUP “bodong” diantara lain IUP 17 perusahan mineral logam timah oleh pemerintah kabupaten (Pemkab) di wilayah Provinsi Kepulauan Babel. Bukti foto orang yang bertanggung jawab di lapangan untuk mengambil biji dari para penambang di luar IUP perusahaan, dan dokumentasi memasok mineral logam timah ke tiga perusahan dari 19 perusahan yang ekspor balok atau solder ke Singapura, jelas asal biji timah didapat,” papar Yusuf.
Kemudian, Kompak Babel juga menjelaskan, kalau 19 perusahaan smelter di Babel memang telah berhasil ekspor timah, Minggu (5/9/2014) dengan jumlah 79 kontainer dari 91 kontainer yang diamankan. KSOP Pangkalbalam sudah mengizinkan, karena para pihak terkait telah menyatakan barang ekspor tersebut tidak bermasalah.
“Kapal Bina Marina 75 dengan tongkang 76 dengan perusahaan jasa pelayaran PT Sukses Sindo Damai,” sambung Yusuf.
PT Bangka Timah Utama Sejahtera (BTUS) pemilik 9 kontainer memang dipastikan tidak berangkat, karena masih menjadi barang bukti penyidik Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Babel.
Yusuf pun kembali menegaskan, “Terkait proses penyidikan tersangka dari PT BTUS, agar tidak melakukan jual beli perkara. Kita ingatkan, pengembangan dari para tersangka seharusnya dilakukan,” tambahnya.
Kompak Babel beralasan, kalau kegiatan jual beli perkara, kasus dan pasal di kepolisian, adalah janji Kapolri saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Sehingga apabila indikasi tersebut bisa menjadi alibi, kalau penanganan penindakan pertimahan ini tidak dilakukan secara benar. “Maka, bisa saja ini menjadi bumerang bagi Kapolri,” ungkap Yusuf.   
Secara terpisah tokoh pemuda Babel, Fahrizan mengatakan, “Tahu diri apa tidak mereka, perusahan pertambangan timah di Babel, kalau selama ini sejak penghapusan syarat luas IUP diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) Juli 2012, saya sangat menyayangkan dari 91 kon-tainer kemaren itu di lepas,” urainya.
Fahrizan salah satu pemohon UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan MK mengabulkan permohonan pengujian yang diajukan tentang syarat luas IUP dihapuskan,
”Hampir semua di institusi & profesi, oknumnya banyak yang menggadaikan baju dan pangkatnya hanya sebuah materi kecil yang dapat, tak pernah berpikir saat ini rakyat Babel menderita, tidak bisa bekerja,” ungkapnya.
Niat awal mantan Sekretaris DPD KNPI Babel ini mengajukan uji materi UU No. 4 Tahun 2009 bersama rekan-rekan pemuda Babel lainya, tak lebih dari mewujudkan sebuah pepatah, “Lebih baik menyalakan sebatang lilin daripada memaki kegelapan.”

Tiga PR Awal Jokowi-JK

Semarang-ASPRA,
PRESIDEN Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki tiga tantangan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada awal jabatannya, kata analis politik Universitas Diponegoro Semarang Susilo Utomo.
“Pertama, terkait kabinet. Jokowi-JK harus mampu menghadirkan profil kabinet sebagaimana yang dijanjikannya dan diharapkan rakyat, yakni diisi orang kompeten dan bersih dari korupsi,” katanya di Semarang, Selasa (21/10).
Menurut dia, kabinet harus diisi orang yang kompeten, yakni benar-benar menguasai bidangnya dan bebas dari persoalan korupsi agar tidak mengecewakan rakyat seiring dengan besarnya harapan rakyat pada Jokowi.
Pengajar FISIP Undip itu mengungkapkan tantangan kedua yang harus diselesaikan Jokowi, yakni keberanian untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap sebagai langkah efisiensi keuangan negara.
“Sekarang ini, ekspektasi masyarakat terhadap Jokowi begitu besar. Saatnya bagi Jokowi untuk memikirkan segera menaikkan harga BBM, mengingat subsidi BBM dalam sehari saja mencapai Rp1 triliun,” katanya.
Tantangan ketiga, kata dia, berkaitan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang harus diperjuangkan Jokowi dalam pembahasan di DPR.
“Jokowi harus bisa menjelaskan di DPR terkait pentingnya pilkada langsung. Kalau Jokowi bisa memperjuangkan perppu dan disetujui DPR maka ekspektasi masyarakat terhadap Jokowi semakin besar,” katanya.
Ia mengatakan ketiga tantangan itu harus diselesaikan Jokowi-JK di awal pemerintahannya seiring dengan harapan yang besar dari rakyat terhadap pemimpin barunya dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.
“Kalau tiga tantangan itu bisa diselesaikan Jokowi dengan baik maka pemerintahan Jokowi-JK dalam enam bulan ke depan berjalan dengan lancar, dan mendapatkan dukungan yang semakin besar dari rakyat,” katanya.
Yang pertama dinanti rakyat, kata dia, tentu saja kabinet Jokowi-JK yang segera diumumkan, sebab rakyat sangat menginginkan profil kabinet bisa diisi oleh orang-orang bersih dan kompeten di bidangnya.
“Jika Jokowi-JK benar-benar menghadirkan profil kabinet yang diidamkan rakyat maka publik akan merespons positif. Sebab, kabinet yang bersih dan kompeten penting bagi kesuksesan program Jokowi-JK,” pungkas Susilo. (Ant)

Menteri ESDM Resmikan 12 Proyek Energi Senilai Rp 100 T

Bojonegoro-ASPRA,
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung meresmikan pengoperasian dan groundbreaking 12 proyek energi senilai Rp 12 triliun. Ke-12 proyek ini meliputi tiga proyek migas dan sembilan proyek pembangkit listrik.
“Hari ini diresmikan tiga proyek migas dan sembilan pembangkit listrik dengan investasi yang luar biasa yakni Rp 100 triliun. Presiden sebenarnya ingin meresmikan sendiri di Cepu, tetapi karena situasi akhir-akhir ini dan keadaan tidak memungkinkan, maka saya ditugaskan untuk mewakili,” kata CT di Bojonegoro, Rabu (8/10).
Menurut dia, sektor migas dan listrik adalah dua sektor yang banyak mendapat perhatian mengingat besarnya subsidi yang dikucurkan untuk sektor ini. Pada sektor migas, konsumsinya mencapai 1,3 juta barel per hari (bph), jauh lebih besar dari kemampuan produksi nasional. Besaran konsumsi ini terus naik setiap tahunnya.
“Sementara produksi minyak trennya menurun. Sehingga ada gap yang sebabkan kita mengimpor,” jelas dia.
Salah satu proyek yang diresmikan adalah tambahan produksi minyak dari Blok Cepu. Blok dengan puncak produksi 165 ribu bph itu diharapkan bisa mendongkrak produksi minyak nasional menjadi 900 ribu bph pada 2015. Saat ini, produksi minyak nasional masih berkisar 793 ribu bph.
Proyek lain yang juga diresmikan pengoperasiannya yakni kilang gas alam cair (LNG) Donggi Senoro di Banggai, Sulawesi Tengah. Kilang LNG keempat di Indonesia dan yang pertama menggunakan skema hilir ini memiliki kapasitas produksi LNG sebesar 2 juta ton per tahun. Nilai investasi proyek ini mencapai US$ 2,8 miliar.
Menurut Presiden Direktur PT Donggi Senoro LNG Gusrizal, kilang ini memungkinkan dimonetisasinya cadangan gas marjinal di Sulawesi. “Saat ini kilang sedang masuk tahap uji coba peralatan selama 6 bulan dan akan mulai mengirimkan LNG pada pertengahan tahun depan,” kata dia.
Kilang LNG Donggi Senoro diperkirakan berproduksi penuh ketika suplai feed gas dari pihak upstream, dalam hal ini Joint Operating Body Pertamina Medco Tomori Sulawesi (JOB PMTS) dan Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM), telah siap seluruhnya. JOB PMTS sebagai penyuplai feed gas terbesar dengan komitmen pasokan gas sebanyak 250 juta kaki kubik per hari diharapkan mulai menyuplai penuh pada semester pertama 2015. PPGM dengan komitmen suplai gas 85 juta kaki kubik per hari akan menyuplai feed gas dalam dua tahap, yaitu mulai Desember 2015 dan Maret 2016.
Sementara untuk proyek yang diresmikan groundbreaking-nya yakni Pipa Gresik-Semarang yang digarap PT Pertamina Gas (Pertagas). Konstruksi pipa dengan panjang 270 km dan kapasitas 500 mmscfd ini telah dimulai. Selanjutnya, dengan masa konstruksi 18 bulan, pipa ditargetkan beroperasi pada kuartal pertama 2016.
Pertagas telah mendapat alokasi gas yang akan dialirkan melalui pipa ini. Rincinya, excess dari Jawa Timur yang berasal dari Kangean sebesar 30 MMSCFD pada 2016, suplai gas Cepu Lapangan Tiung Biru dan Cendana sebesar 100 MMSCFD pada 2019, dan potensi gas Cepu lapangan Alas Tua sebesar 110 MMSCFD mulai 2022.
“Pembangunan proyek ini memiliki arti strategis, tidak saja dalam mendukung program pemerintah dalam konversi BBM ke gas untuk bahan bakar industri, juga mewujudkan infrastruktur gas yang terintegrasi di Pulau Jawa sebagai penopang perekonomian nasional,” kata Presiden Direktur Pertagas Hendra Jaya.

Tambah Listrik
Untuk proyek pembangkit, CT menuturkan, sangat penting bagi kemajuan negara. Menurutnya, sebuah negara kalau mau maju harus menjadi negara industri. Maka PLN harus mengubah paradigma di mana pelanggan tidak perlu menunggu untuk mendapat listrik. Ketersediaan pasokan listrik harus menjadi daya tarik bagi investor agar mau menanamkan modal.
“Untuk itu diperlukan daya listrik yang besar. Jadi harus ada banyak pembangkit yang dibangun,” kata dia.
Pada kesempatan kali ini, terdapat 9 proyek Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 2.093 mega watt (MW) yang diresmikan. Selain itu diresmikan juga PLTP Patuha 50 MW yang merupakan proyek percepatan pembangunan pembangkit tahap II 10.000 MW (fast track program/FTP 2) yang pertama kali beroperasi.
Proyek PLTU yang diresmikan adalah PLTU Nagan Raya Unit 1 dan 2 (2 x 110 MW) di Aceh, PLTU Tanjung Balai Karimun (2 x 7 MW) di Kepulauan Riau, PLTU Teluk Sirih (2 x 112 MW) di Sumatera Barat, PLTU Tarahan Baru #1 (100 MW) di Lampung, PLTU Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) di Jawa Barat, PLTU Tanjung Awar-Awar #1 (350 MW) di Jawa Timur, PLTU Barru (2 x 50 MW) di Sulawesi Selatan, PLTU Kendari #1 (10 MW) di Sulawesi Tenggara dan PLTU Mataram #3 (25 MW) di NTB.
Kesembilan proyek PLTU yang termasuk dalam proyek percepatan pembangunan pembangkit tahap I 10.000 MW (fast track programme/FTP 1) tersebut tersebar di berbagai wilayah. Proyek-proyek ini dibangun untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik, meningkatkan keandalan pasokan dan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang mahal. Hingga saat ini status proyek pembangkit FTP 1 yang telah beroperasi mencapai 73 persen dan sisanya akan terus diselesaikan.
“Selain FTP, PLN juga membangun pembangkit lain dengan skema IPP dan PPP,” kata Direktur Utama PLN Nur Pamudji. Menurutnya, PLN akan menambah daya listrik sebesar 5.700 MW per tahun untuk menyokong pertumbuhan ekonomi 7 persen. (Oke)

Setelah Bagi-bagi Kursi, Bagi-bagi Hak Prerogatif

Jakarta-ASPRA,
CARA Presiden Joko Widodo membentuk kabinet merupakan langkah baru bila dibanding presiden sebelumnya. Pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif yang dimiliki Presiden. Kini, hak tersebut dibagi ke sejumlah pihak.
Langkah Jokowi meminta pertimbangan calon menterinya kepada berbagai pihak menimbulkan polemik. Ada yang setuju namun tidak sedikit yang kontra dengan cara Jokowi. Sedikitnya, Jokowi membagi hak prerogatifnya dengan meminta pertimbangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), serta para pimpinan partai politik.
Dampak nyata dari konsultasi Jokowi ke berbagai pihak tersebut memiliki dampak nyata. Sedikitnya delapan nama calon menteri yang diajukan Jokowi, mendapat warna merah dari KPK. Tidak hanya itu, KPK juga memberi warna kuning kepada sejumlah kandidat pembantu Jokowi. “Posisi merah dan kuning itu sama. Tidak boleh jadi menteri,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Kantor KPK, Rabu (22/10/2014).
Rupanya, tanda warna merah dan kuning yang disampaikan KPK kepada Jokowi memberi dampak nyata. Tidak sedikit, sejumlah tokoh yang sebelumnya disebut-sebut bakal menduduki kursi menteri di Kabinet Jokowi, terlempar di ujung proses.
Selain aspek hukum dengan cara berbagi hak prerogatif dengan KPK, Jokowi juga berbagai haknya di aspek politik dengan cara meminta pertimbangan kepada pimpinan partai politik. Ini dilakukan khususnya bagi calon menteri yang berlata belakang partai politik.
Sumber media di Parlemen menginformasikan tidak sedikit pilihan Jokowi terhadap kader partai politik tidak linier dengan pilihan atau usulan dari pimpinan partai politik. Kondisi ini pula yang menyulitkan posisi Jokowi.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas mengatakan dalam pembentukan kabinet agar Jokowi-JK tidak diintervesi oleh kepentingan mafia. “Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan bebas dari korupsi,” kata Firdaus di Jakarta, Kamis (23/10/2014).
ICW mencatat, peluang mafia yang masuk dalam pemerintahan Jokowi dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi, mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan. Kementrian yang rentan disusupi mafia termasuk menteri antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Polri, ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemenhut, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementrian Maritim, Kemenko Bidang Maritim dan SDA.
Langkah Jokowi dengan berbagai hak prerogatifnya dengan sejumlah pihak, menimbulkan tanda tanya besar. Ini terkait dengan Tim Transisi Pemerintahan yang telah dibentuk Jokowi pada Agustus 2014 lalu. Nyatanya, hasil kerja Tim Transisi dianggap belum maksimal. Buktinya, nama yang direkomendasikan sebagai kandidat menteri, justru memiliki kriteria warna merah dan kuning.

Kemampuan Jokowi Dipertanyakan
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyayangkan dibatalkannya rencana pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi-Kalla. Nurul mempertanyakan kemampuan manajerial Jokowi.
Nurul menjelaskan, Jokowi seharusnya dapat segera menentukan kabinetnya agar dapat langsung bekerja sesuai dengan janji-janjinya. Pasalnya, Jokowi telah lama memetakan masalah dan melakukan seleksi calon menteri dengan bantuan Tim Transisi.
“Kelambanan Jokowi mengumumkan kabinet adalah ketidakmampuan manajerial pemimpin baru,” kata Nurul, saat dihubungi, Kamis (23/10/2014).
Ia melanjutkan, Jokowi juga tidak perlu melempar alasan menunda pengumuman kabinet karena menunggu pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur maupun alasan mempertimbangkan saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kenapa baru sekarang? Kan waktu transisi sudah sejak lama. Harusnya segera kerja dan tidak larut dalam euforia berkepanjangan. Tidak perlu ragu jika percaya dukungan rakyat di belakang Presiden,” ujarnya.
Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2014) malam. Namun, hal tersebut batal. Belum ada kepastian kapan susunan kabinet akan diumumkan.
Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, Jokowi tak mau mengungkap siapa saja mereka. Presiden secara khusus meminta media untuk tidak menebak-nebak kedelapan calon menteri yang tidak bisa diangkat itu.
“Maunya sih kerja cepat, tapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tapi benar,” ujar Jokowi di Kompleks Istana, Rabu siang.

Slogan Jokowi “Ayo Kerja”
Penundaan pengumuman kabinet oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai ketidakmampuan manajerial pemimpin baru. Demikian dikatakan Wasekjen Golkar Nurul Arifin melalui pesan singkat, Kamis (23/10/2014).
Nurul menilai tidak perlu adanya melempar alasan dengan masih tersandera persetujuan DPR soal penggantian nomenklatur enam Kementerian.
“Juga soal ada saran dari KPK,  mengapa baru sekarang ? Masa transisi kan cukup lama sejak MK memutuskan kemenangan Jokowi-JK. Pemerintah diharapkan segera kerja dan tidak larut dalam euforia berkepanjangan,” kata Nurul.
Apalagi, kata Nurul, Jokowi telah siap dikritik saat bertemu dengan Prabowo beberapa waktu lalu. “Ayo kerja, kerja, kerja,” katanya.
Mengenai adanya kabar intervensi dalam penyusunan kabinet, Nurul mengatakan Jokowi seharusnya tidak perlu ragu untuk segera mengumumkan para pembantunya.
“Karena itu hak perogativenya sehingga penyusunan kabinet itu harus bebas dari intervensi atau tekanan siapapun. Jangan sampai banyak orang gigit jari karena penundaan terus,” imbuhnya. (Red/bs)

Prabowo Sampaikan Permintaan Maaf

Jakarta-ASPRA,
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara resmi menyampaikan permintaan maafnya kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam pertemuannya dengan Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (21/10/2014).
Seperti diketahui, dalam pemilihan umum tahun ini, Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden bersama Hatta Rajasa melawan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.
“Saya berterima kasih kepada beliau (Kalla), saya diterima pada hari pertama jadi wakil presiden. Ini kehormatan besar saya, saya yunior, Beliau saya anggap senior saya, sesepuh saya. Jadi, ini kehormatan besar. Secara resmi juga saya minta maaf,” kata Prabowo kepada media seusai pertemuan.
Saat mengucapkan kata maaf, mata Prabowo tampak berkaca-kaca.
Menanggapi pernyataan Prabowo, Kalla juga menyampaikan permintaan maafnya. “Sama-sama, saya juga minta maaf. Ya namanya kampanye,” kata Kalla sambil menepuk punggung Prabowo.
Prabowo mengatakan, meskipun kerap melontarkan pernyataan keras dalam berpolitik, dia memiliki tujuan yang sama dengan Jokowi-Kalla, yakni menjaga keutuhan bangsa dan menjadikan Indonesia sejahtera.
Menurut dia, pemerintah yang resmi saat ini harus diberi kesempatan untuk bekerja. “Kami akan mendukung upaya untuk membuat Indonesia sejahtera,” sambung Prabowo.
Ia juga menyampaikan, dalam pertemuan dengan Kalla yang berlangsung selama lebih kurang setengah jam itu, pemerintahan Jokowi-Kalla menyampaikan komitmennya untuk mengurus keluarga miskin.
Komitmen ini, kata Prabowo, membesarkan hatinya dan Partai Gerindra. Kendati demikian, Prabowo menegaskan bahwa partainya akan tetap menjadi penyeimbang di parlemen.
“Tentunya demokrasi butuh kritik dan sikap kritis. Intinya, suasana sangat baik, dan saya terima kasih ke beliau. Kami doakan Presiden dan Wapres yang baru diberi kekuatan untuk memikul tanggung jawab yang sangat berat,” tutur Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus ini juga mengaku tidak membicarakan masalah susunan kabinet dengan Kalla dalam pertemuan sore ini.

Jokowi Membungkukkan Badan
Dalam tradisi militer, salam hormat mesti dibalas dengan hormat pula. Berbeda dengan kebiasaan itu, Jokowi malah membungkukkan badan saat Prabowo memberikan salam hormat kepadanya. Lantas, mengapa Jokowi membungkukkan badannya saat Prabowo memberikan salam hormat?
Dalam diskusi bertajuk Revolusi Mental di Balai Kartini, Jumat (17/10/2014), Jokowi mengungkapkan alasannya. “Pak Prabowo kan hormat, saya kaget. Saya mau hormat juga ragu, benar apa salah ya? Ya, sudah saya bungkuk saja,” ujar Jokowi seraya tertawa.
Saat Jokowi bertemu Prabowo di rumah orangtua Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Prabowo memberikan salam hormat kepada Jokowi. Jokowi pun membalasnya dengan membungkukkan badan.
Jokowi menjelaskan, bahwa pertemuan dia dan Prabowo sangat penting bagi kepastian stabilitas pemerintahan yang baru. Persepsi publik bahwa pemerintahan baru akan “dirongrong” kubu Prabowo, menurut Jokowi, bakal berimbas tak baik bagi pemerintahan.
“Maka, saya ingin membuktikan, saya ketemu Pak ARB, lalu Pak Prabowo, tidak ada masalah apa-apa. Pemerintahan tetap baik,” ujar dia.
Pertemuan Jokowi dengan Prabowo berlangsung singkat, yakni dari pukul 10.05 WIB hingga 10.22 WIB. Pertemuan itu dilakukan empat mata di ruang tengah. Dua Deputi Tim Transisi serta fungsionaris Gerindra berada di ruang terpisah.

Pelantikan Presiden, Menangis dan Kaku

Jakarta-ASPRA,
PADA acara pelatikan presiden terpilih, dilakukan pengarakan dengan mengendarai kereta kuda, Senin, 20 Oktober, ternyata kereta tersebut milik Joko Widodo. Menurut kusir kereta yang dinaiki Irianan Jokowi dan Mufidah Kalla, Sunardi, hanya kudanya saja yang dipinjam.
“Kuda yang narik kereta Pak Joko dan Pak Jusuf Kalla namanya Aura dan Agustina, kalau yang untuk istri presiden-wapres namanya Srikandi dan Solehah,” kata Sunardi, kusir sekaligus pemilik kuda yang menarik kereta yang akan ditempati Iriana Jokowi dan Mufidah Kalla.
Sunardi mengatakan sering bekerja sama dengan Jokowi sejak presiden baru itu masih jadi Wali Kota Solo. Menurut Sunardi, kereta dan kuda ini diangkut Jumat sore dari Solo dan sampai di Jakarta Sabtu pagi dengan biaya Rp 15 juta untuk transportasi darat, makanan, dan vitamin kuda. Empat kuda dan dua kereta ini diinapkan di Pulomas, Jakarta Utara.
Setelah istirahat sehari, kata Sunardi, kereta dan kuda mulai dihias sejak pukul 06.00 WIB dan baru selesai jam 09.30 WIB. Sunardi mengatakan empat kuda betina ini tidak pernah rewel atau berontak. “Karena kuda-kuda ini sering ikut pawai.” Sunardi memastikan para pemimpin dan istri akan tetap aman di atas kereta.
Kereta yang akan dinaiki Jokowi-JK dihias kain dan ratusan bunga potong berwarna merah putih. Tak kalah cantik, Aura, Agustina, Solehah, dan Srikandi juga ikut bersolek mengenakan pita kain merah putih di surainya, serta bunga dan lonceng di bagian punggung. Para relawan pun tertarik ber-selfie ria dengan para kuda betina itu.

Sumpah dan Janji
Joko Widodo resmi menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Setelah membacakan sumpah dan janjinya, Jokowi dipersilakan oleh pembawa acara duduk di bangku presiden.
Di bangku presiden, Jokowi langsung disambut Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden dua periode 2004-2009 dan 2009-2014 ini menyambutnya dengan rangkulan dan pelukan. Keduanya kemudian berciuman pipi, cipika-cipiki.
Ternyata momen langka ini tak berlangsung sekali. Jokowi dan Yudhoyono lalu melanjutkan cipika cipiki itu hingga tiga kali. Keduanya terlihat sumringah. Usai berpelukan, mereka lantas duduk berdampingan.
Rupanya Yudhoyono tak kuasa menahan haru. Saat duduk bersama Jokowi, Yudhoyono terlihat meneteskan air mata. SBY lantas bertepuk tangan membalas riuh tepuk tangan peserta paripurna dan sejumlah tamu yang hadir.
Sedangkan Jokowi terlihat sedikit kaku. Jokowi tak ikut bertepuk tangan dan memilih meletakkan dua tangannya di sandaran kursi.

Jokowi Mendadak ke KPK
Presiden terpilih Joko Widodo ternyata pergi bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Minggu (19/10/14) malam. Pertemuan mendadak itu membuat Jokowi membatalkan sejumlah acaranya dengan sejumlah komunitas agama.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menuturkan, Jokowi bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad, serta sejumlah pimpinan lainnya yaitu Bambang Widjajanto, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain. Pertemuan berlangsung pukul 20.30 hingga 21.15 di Gedung KPK.
“Pak Jokowi sendiri, tidak didampingi siapa-siapa,” kata Johan Budi dalam pesannya yang diterima wartawan, Minggu (19/10/14) malam..
Menurut Johan, pertemuan malam ini terkait permintaan Jokowi sebagai presiden terpilih, untuk membahas hasil rekam jejak nama calon menteri Jokowi. Juga sejumlah agenda pemberantasan korupsi lainnya. Bagaimana hasilnya, Johan mengaku tidak tahu menahu karnea tidak mengikuti pertemuan itu.
Seperti diketahui, Jumat 17 Oktober lalu, Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Jalla Rini Soemarno dan Deputi Tim Transisi, Hasto Kristiyanto, mendatangi kantor KPK untuk menyampaikan nama-nama calon menteri. Keduanya enggan membocorkan nama-nama tersebut. Menurut Hasto, penelusuran rekam jejak para calon menteri oleh KPK ini dilakukan Jokowi dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari berbagai macam persoalan korupsi.
Tak hanya KPK, para calon pembantu Jokowi itu juga akan ditelurusi rekeningnya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (Red : bs)