DI ATAS kertas, Koalisi Indonesia Hebat seharusnya bisa memenangi pemungutan suara pemilihan paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Rabu (8/10) dinihari tadi, namun faktanya mereka kalah 17 suara meskipun di menit terakhir jelang voting mendapat dukungan tak terduga dari Partai Persatuan Pembangunan.
Secara matematis, KIH mendapat dukungan 378 suara karena selain suntikan dari PPP, mereka juga satu suara dengan 132 anggota DPD dalam menjagokan Oesman Sapta Odong sebagai ketua MPR. Seperti diketahui, Oesman adalah calon tunggal DPD.
Namun persoalan menjadi lain ketika diputuskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara tertutup, tidak secara terbuka seperti ketika pemilihan paket pimpinan DPR. Dengan demikian, setiap pemilik suara bisa memutuskan sendiri di balik bilik, tanpa takut ketahuan fraksi atau konstituen atau anggota DPD lain.
Maka tak pelak lagi muncullah para pengkhianat, dan dalam hal ini KIH menjadi korbannya, karena ditinggalkan 48 suara potensial di kubu mereka. Pengkhianat bukan dalam arti yang negatf, karena tergantung dari sisi mana melihatnya.
Bagi Koalisi Merah Putih (KMP), 48 orang itu adalah pahlawan mereka, yang memastikan kemenangan 5-0 atas KIH dalam pertarungan parlemen sejak sebelum anggota DPR/MPR periode 2014-2019 dilantik.
Lalu siapa 48 orang itu? Pertanyaan ini tampaknya tak terlalu penting bagi kedua kubu. Oesman tak menunggu lama untuk menyalami dan memberi selamat kepada ketua MPR terpilih, Zulkifli Hasan.
Meskipun kalah, Oesman tetap terpilih menjadi wakil ketua MPR karena dia juga “terpaksa” dimasukkan dalam paket yang diajukan KMP demi asas keterwakilan DPD dalam pimpinan MPR.
Dan bisa jadi ada lebih dari 48 orang yang meninggalkan KIH, mengingat ada beberapa politisi di kubu KMP yang juga secara terbuka menyatakan berseberangan dengan koalisi. Bisa jadi, misalnya, ada 50 pengkhianat di kubu KIH, dan ada dua di kubu KMP.
Apa pun hitungannya, pasti lebih banyak pengkhianat di kubu KIH, atau mungkin para loyalis KMP di tubuh DPD.
Hasil pemilihan ketua MPR ini memberi pesan kuat ke partai pemenang pemilu, PDIP, bahwa kerja mereka lima tahun mendatang akan sangat-sangat berat dan penuh ganjalan.
Sebelumnya, PDIP dan parpol-parpol pendukung KIH lainnya seperti Nasdem, Hanura dan PKB juga tak berdaya mencegah disahkannya Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang didesakkan KMP, lalu perubahan tata tertib DPR, kemudian soal undang-undang pemilihan kepala daerah, dan kalah tanpa bertanding dalam pemilihan ketua DPR.
Dan jangankan melawan KMP, menjaga kekompakan dalam koalisi sendiri pun KIH kesulitan, dengan munculnya “48 atau lebih” pengkhianat dalam pemilihan ketua MPR. (BS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar