WAKIL Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada harga yang harus dibayar Presiden terlipih Joko Widodo atas langkahnya “meninggalkan Jakarta” dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan “The Wall Street Journal” online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai “personal betrayal”
“Ada harga yang harus dibayar,” kata Hashim. Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo.
Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung dan anggota Mahkamah Konstitusi.
“Prabowo dan pemimpin partai koalisi lainnya akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif,” katanya.
Adik kandung Prabowo ini mengibaratkan hubungan Jokowi dengan DPR dalam lima tahun ke depan akan mirip dengan apa yang terjadi di Amerika ketika Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat seringkali menghadapi kebuntuan di kongres yang dikuasai Partai Republik.
Hashim mengaku, motivasi untuk menjadi oposisi yang aktif juga dilatarbelakangi oleh latar belakang hubungan antara dirinya dan Jokowi di masa lalu. Ia mengatakan, Jokowi melakukan apa yang disebutnya sebagai “personal betrayal”.
Jokowi, kata dia, pernah berjanji pada Hashim untuk memimpin Jakarta selama lima tahun penuh. “Ada pemahaman soal ini di antara kami, bukan implisit tapi eksplisit. Kami merasa dia menjadi sangat politis,” kata Hashim.
Hashim mengaku ia menjadi penyandang dana utama Jokowi selama masa kampanye pilkada DKI Jakarta.
Ini bukan kali pertama Hashim mengungkit soal dana kampanye saat pilkada Jakarta. Di masa kampanye pilpres, Hashim menyebut dirinya dibohongi Jokowi. Ia mengaku mengeluarkan Rp 52 miliar untuk kampanye pilkada Jakarta.
Saat itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Partai Gerindra Basuki Tjahaja Purnama membantah bahwa dana Rp 52 miliar digunakan sepenuhnya untuk mendukung Jokowi. Menurut Basuki, dana itu dihabiskan untuk iklan televisi yang banyak menampilkan sosok Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Jadi ada iklan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi sekelibat lewat. Makanya Pak Jokowi tidak merasa itu bantu dia. Pak Jokowi malah minta stop. Dia tidak mau ada iklan di TV,” katanya.
Jokowi juga menampik tuduhan Hashim Djojohadikusumo. “Ah, itu sudah dibantah sama Pak Ahok juga, kan. Uang yang masuk ke dalam rekening kita itu Rp 6 miliar,” ujarnya.
Siap Usut ‘Dosa’ Jokowi
Selain hal dukungan yang dianggap harus dibayar oleh Jokowi, lebih jauh kelompok oposisi di DPR juga bakal mengerahkan kekuatan untuk mengusut dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo.
Hal itu ditegaskan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo saat diwawancara Reuters, Selasa (7/10/2014) malam.
“Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menyelidiki dan menghalangi,” ujar Hashim, kepada kantor berita Reuters di kantornya.
Menurut Hashim, penyelidikan itu akan termasuk melihat dugaan korupsi yang melibatkan pembelian bus-bus buatan Tiongkok senilai Rp1,5 triliun oleh pemerintah Jakarta tahun ini, ketika Jokowi masih menjadi gubernur.
Kasus ini sendiri tengah diselidiki Kejaksaan Agung. Media melaporkan ada dua pejabat pemerintah yang menjadi tersangka pelanggaran. Parlemen juga akan menyelidiki korupsi pada dana pendidikan di kota Solo ketika Jokowi merupakan wali kota.
Jokowi, yang belum mendapat tuduhan apapun dalam dua kasus tersebut, tidak dapat dimintai komentarnya. Para anggota oposisi di parlemen dikhawatirkan akan menyebabkan negara ini menghadapi kebuntuan politik dalam lima tahun mendatang, dan telah menekan rupiah dan bursa saham.
Jokowi, yang mengalahkan Prabowo pada pemilihan presiden Juli lalu, akan dilantik pada 20 Oktober. Ahli-ahli politik mengatakan para anggota “Koalisi Merah Putih” yang dibentuk Prabowo bertekad membuat hidup Jokowi sulit.
“Faktanya adalah, dalam dua minggu terakhir koalisi Prabowo telah berhasil melakukan manuver dalam banyak cara yang berbeda, menunjukkan bagaimana mereka bisa melancarkan pukulan melawan (Jokowi),” ujar Tobias Basuki, analis politik dari lembaga pemikiran CSIS.
“Investigasi-investigasi parlementer ini lebih merupakan langkah politik daripada penyelidikan korupsi yang tulus.” (Red/bs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar