DI TENGAH maraknya pemberitaan kasus korupsi di berbagai media massa, ternyata tidak memberikan jera terhadap beberapa kalangan yang terlibat dalam program pemerintah, proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Musi Banyuasin (Muba) tahun 2013, yang bertujuan demi melancarkan sarana dan prasarana proses perkembangan perekonomian masyarakat, diduga hanya dijadikan ajang korupsi oleh pejabat Dinas Perkebunan di Kabupaten Muba.
Berdasarkan pengamatan dan sumber yang dihimpun Aspirasi Rakyat di lapangan, pembangun jalan produksi kawasan Perkebunan di Desa Tanjung Durian Kecamatan Lawang Wetan Kab. Muba, yang dikerjakan CV. Jeruju Mandiri dengan nilai kontrak Rp 1.180.189.000,- sampai saat ini tidak difungsikan dengan semestinya, dan terkesan asal membangun demi meraih keuntungan.
Terbukti jalan produksi tersebut kini sudah dipenuhi banyaknya rerumputan liar yang tumbuh hidup di tengah jalan, hingga menjadi tempat bersarangnya binatang berbisa, seperti ular dan jenis binatang lainnya, yang tidak menutup kemungkinan bisa mencelakakan warga.
Selain itu, menurut warga setempat, tanah yang dipakai untuk timbunan pembangunan jalan tersebut menggunakan parit di sisi jalan, dan yang jadi pertanyaan, kalau tidak ada niat penyimpangan, untuk apa Dinas Perkebunan membangun jalan tersebut?, sedangkan pembangunan tersebut hingga kini tidak difungsikan, atau tidak dimanfaatkan dengan semestinya, entah apa penyebabnya, sehingga satu miliyar rupiah lebih uang negara terkesan mubazir, dan apa mungkin proyek yang dikerjakan hanya timbunan tanah menghabiskan dana satu miliyar rupiah lebih, demikian dikatakan Amer (31 thn) warga setempat.
Sementara Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Sadili, SP, MM saat dikofirmasi di kantornya belum lama ini, membenarkan, sepanjang pembangunan jalan tersebut hanya timbunan, dan menggunakan tanah.
Ketika ditanya tentang panjang jalan yang dibangun, dan apa penyebab proyek tersebut hingga kini tidak difungsikan, beliau berlalu pergi dengan alasan sedang ada urusan peting. Seakan Sadili tidak punya waktu untuk menanggapi wartawan, pada hal masih banyak yang harus dipertanyakan terkait proyek yang ditanganinya.
Sedangkan Kepala Dinas Perkebunan ketika ingin dikonfirmasi sangat sulit untuk ditemui, sehingga bagi masyarakat ataupun wartawan yang ada kepentingan kepada Kepala Dinas, harus punya waktu yang panjang dan tingkat kesabaran yang kuat, agar dapat bertemu. (Anton)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar